KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun 2021 telah rampung. Tercatat pencapaian penyerapan APBD mencapai kurang lebih Rp 5,3 triliun atau 90,14 persen dari total target kurang lebih Rp 5,8 triliun.
“Hingga akhir tahun, pencapaian pendapatan setelah penetapan perubahan anggaran kurang lebih Rp 5,8 triliun, dan terealisasi Rp 5,3 triliun atau 90,14 persen,” jelas Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT, Zakarias Moruk kepada TIMEX saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/1).
Dikatakan, pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (Retribusi dan pajak kendaraan bermotor) yang ditargetkan senilai kurang lebih Rp 1,6 triliun, namun hanya mencapai kurang lebih Rp 860 miliar lebih atau mencapai 68 persen.
“Pajak dan retribusi adalah jasa usaha dan umum yang ada pada perangkat daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang sah mencapai 68 persen. Dalam kondisi yang cukup tertekan karena setelah dari anggaran murni dilakukan perubahan lalu disesuaikan lagi dengan pandemi Covid-19 lagi,” kata Zakarias.
Zakarias menyebutkan, pendapatan dari dana transfer senilai lebih kurang Rp 4,1 triliun dan penyerapan mencapai 99 persen. Untuk anggaran belanja, lanjutnya, pada perubahan APBD menyesuaikan kurang lebih Rp 6,8 triliun termasuk pinjaman daerah. Namun pinjaman daerah ini bersifat multiyears sehingga sampai 31 Desember, di luar pinjaman SMI, penyerapannya mencapai 89,02 persen.
“Kami masukan dengan pinjaman SMI maka belanja mencapai Rp 6,8 triliun karena ini sifatnya multiyears ke tahun 2022. Realisasi belanja menjadi 89,02 persen yaitu untuk belanja operasional 94 persen, belanja modal 44 persen, belanja tak terduga 90 persen dan belanja transfer 86 persen. Belanja modal masih rendah karena masih berjalan karena ada pinjaman daerah PEN dengan Skema Multiyears hingga tahun 2022,” ungkapnya.
Zakarias membeberkan, untuk dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021, Pemprov NTT mendapat alokasi pinjaman daerah senilai kurang lebih Rp 1,3 triliun dan sudah realisasi 25 persen atau Rp 250 miliar dan sisa 75 persen atau Rp 750 miliar lebih akan direalisasikan pada tahun 2022 sehingga progres tersebut digunakan untuk pembangunan 77 ruas jalan, 22 unit embung kecil, 17 kegiatan SPAM Air Bersih, dan 2 proyek penggulingan air laut menjadi air bersih yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di NTT.
“Untuk pinjaman PEN sementara berjalan dan kita harap PUPR dapat memberikan kontribusi pembangunan di NTT,” harapnya.
Zakarias menyebutkan, terdapat sejumlah OPD yang mencapai pendapatan yang cukup tinggi dan ada yang rendah, namun rata-rata semua memenuhi target pencapaian.
“Kita kelompokan pendapatan dari OPD yang target pendapatannya memang cukup tinggi dan ada yang targetnya rendah, namun semuanya melampaui batas. Semua di atas 60 persen. Paling rendah di Biro Umum, tertinggi Badan Kesbangpol,” katanya.
Sedangkan ada 5 OPD pengelola PAD cukup besar yakni Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dari target kurang lebih Rp 1,2 triliun bisa mencapai kurang lebih Rp 861 miliar atau (69 persen), Badan Keuangan Daerah dari target pendapatan kurang lebih Rp 159 miliar mencapai Rp 105 miliar atau 66,20 persen, RSUD W. Z. Johanes Kupang target Rp 103 miliar hanya mencapai lebih kurang Rp 71 miliar, BPSDM target lebih kurang Rp 47 miliar, tercapai Rp 39 miliar. Sedangkan OPD lain targetnya di bawah.
Sementara OPD yang memiliki realisasi belanja tinggi yakni Inspektorat Daerah mencapai 98,75 persen, Dinas Perindag 97 persen, Dinas PPO 97,02 persen, Badan Kepegawaian Daerah 96 persen, dan Perhubungan 96,45 persen.
OPD yang terendah realisasinya belanjanya yakni Dinas PUPR. Walau demikian, realisasi rendah ini ada lanjutannya ke tahun 2022. “Bagi OPD yang rendah ini karena adanya refocusing dan ada paket pekerjaan yang baru dilelang pada tahun 2022 namun tidak ada sanksi karena semuanya rata-rata memenuhi target,” sebutnya.
Zakarias membeberkan, dengan pencapaian tersebut, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) sudah menyerahkan DPA kepada Pimpinan OPD Lingkup Pemprov NTT agar segera mengambil langkah-Langkap program yang ada. Ini adalah suatu dorongan lebih awal untuk mengeksekusi program agar triwulan pertama sudah bisa mencapai 25 persen.
“Kita mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini bupati/walikota juga bisa segera menyerahkan DPA-nya agar pengadaan barang dan jasa mulai dilakukan,” harapnya. (*)
PENULIS: INTHO HERISON TIHU
