KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Anggota DPRD Kota Kupang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang agar tidak mempersulit mereka yang berhak atas bantuan stimulan dampak Badai Seroja tahun lalu.
Beberapa anggota DPRD Kota Kupang, seperti Tellendmark J. Daud, Roni Lotu, Siqvrid Basoeki, dan Adolof Hun menilai ada sesuatu yang salah dalam proses penyaluran bantuan Seroja ini. Mulai dari verifikasi sampai dengan tingkat validasi.
Tellendmark misalnya mengatakan, waktu verifikasi petugas dari BPBD, kecamatan, dan kelurahan serta para RT/RW, datang melakukan verifikasi terhadap masyarakat korban Seroja. Setelah verifikasi, tim ini kemudian menetapkan jumlah korban Seroja di Kota Kupang.
“Setelah verifikasi, mereka melanjutkan dengan validasi data. Artinya menetapkan atau menentukan tingkat kerusakan sesuai dengan kriteria kriteria yang ada, mulai dari ringan, sedang, dan berat. Data itu hasilnya diumumkan dan semua masyarakat tahu, bahwa ternyarta yang terkena dampak setelah dilakukan verifikasi dan validasi keluarlah nama-nama penerima dengan kriteria-kriteria kerusakan, kemudian data tersebut dikirim ke pusat,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut Tellend, hal-hal yang menjadi persyaratan yang merumitkan dan terkesan mempersulit itu sebaiknya ditiadakan saja. Jadi dana yang ada, sesuai dengan data yang ada, langsung dengan jumlah KK penerima bantuan Seroja dengan besaran bantuan yang masing-masing sesuai dengan kriteria yang dikirimkan oleh BPBD.
“Kenapa bantuan tersebut tidak langsung diberikan kepada penerima, tetapi harus dilakukan pendataan ulang, verifikasi lagi, validasi lagi? Ini terkesan memperumit masyarakat,” ungkapnya.
Untuk masyarakat korban Seroja yang tidak terakomodir dalam bantuan kali ini, dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar lebih, maka segera diusulkan lagi ke BNPB untuk segera dicairkan lagi bagi mereka yang tidak diakomodir.
“Kenapa rumit sekali dalam pencairan bantuan Seroja ini, padahal sebenarnya simpel atau gampang saja. Nama yang sudah ada, buka rekening lalu ditransfer ke rekening penerima, karena semuanya sudah melalui verifikasi awal dan validasi, lalu kesalahannya dimana?” tanya Tellend.
Jika saat ini untuk pencairan bantuan Seroja masih harus dilakukan verifikasi dan validasi, maka terkesan verifikasi dan validasi awal yang dilakukan oleh tim itu hanya dilakukan asal-asalan saja, sehingga perlu lagi mengecek benar atau tidak.
“Jika dilakukan verifikasi dan validasi ulang maka masyarakat bisa menilai bahwa ada permainan di dalamnya,” terangnya.
Hal tak jauh beda dikemukakan anggota DPRD Kota Kuoang, Roni Lotu. Ia meminta pemerintah harus segera mencatat dan menerima semua masukan dari masyarakat terkait dengan mereka yang tidak terakomodir dalam bantuan Seroja ini agar segera diusulkan.
“Kita sebagai anggota DPRD yang menerima semua keluhan masyarakat, misalnya ada 5 rumah yang berdekatan dan semuanya rusak akibat Seroja namun hanya 4 rumah yang diakomodir. Sementara satu rumah tidak masuk dalam daftar penerima bantuan,” ungkapnya.
Selain itu, kata Roni, ada juga masyarakat yang rumahnya hanya rusak ringan tetapi ketika daftar keluar dari BPBD menyatakan bahwa mereka masuk dalam kategori rusak berat. Sementara masyarakat yang rumahnya rusak berat masuk dalam kategori rusak ringan.
Roni juga meminta agar anggaran untuk tim teknis ini dipertimbangkan kembali, terkait dengan urgensinya. Pasalnya pada verifikasi dan validasi awal pasca badai Seroja itu terjadi, sudah diberikan anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih. Lalu sekarang BPBD minta anggaran tim teknis untuk verifikasi dan validasi lagi.
“Jadi terkesan seperti verifikasi dan validasi awal yang dilakukan itu tidak digunakan atau hanya dikerjakan asal-asalan,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dia menjelaskan, pemerintah juga harus menjelaskan fungsi dari tim teknis ini, apakah untuk menentukan besaran anggaran bagi setiap penerima ataukah hanya mendampingi agar distribusi anggaran bantuan Seroja ini bisa berjalan baik dan lancar.
“Tetapi kalau turun untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang maka tentunya agak sulit, serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya kemarin verifikasi dan validasi awal saja waktunya lama. Jika dilakukan verifikasi dan validasi lagi maka tentunya akan ada persoalan baru,” tegas Roni Lotu.
Dikatakan, saat verifikasi awal saja dengan bukti-bukti yang jelas banyak rumah yang belum diperbaiki, ketika diumumkan penerima bantuan Seroja disertai dengan kriterianya, banyak kesalahan yang terjadi. Lalu sekarang jika dilakukan lagi verifikasi dan validasi ulang maka tentunya hasilnya akan lebih salah, karena kebanyakan masyarakat korban Seroja sudah melakukan perbaikan pada rumahnya. (*)
PENULIS: Fenti Anin
