KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Rencana pembangunan Bendungan Kolhua di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang oleh Pemerintah Pusat bertujuan menjawab pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Hanya saja, sikap warga pemilik lahan sepertinya masih seperti ketika awal menolak rencana pembangunan ini.
Dance Bistolen, warga Kelurahan Kolhua, ketika dimintai tanggapannya terkait pembangunan Bendungan Kolhua menyebutkan bahwa mereka masih pada sikap semula, yakni menolak pembangunan proyek tersebut.
Penolakan warga ini bukan baru digaunkan saat ini tapi sudah sejak pertama. Ditegaskan, siapa pun yang mencoba dan berus melobi dalam bentuk apapun itu, tetap akan ditolak.
Alasan penolakannya juga disebutkan tidak ada perubahan karena lahan tersebut merupakan lahan produktif pertanian dan telah dikelola secara turun temurun.
“Kami tidak ada alasan lain dari penolakan ini karana tanah ini kami sudah menikmati dan digunakan sebagai pembiayaan pendidikan,” tegasnya.
Dance menyebut, pihaknya sudah mengetahui adanya pembangunan tersebut dari media. Menurutnya, masyarakat Kelurahan Kolhua terutama yang lahannya masuk dalam kawasan pembangunan bendungan tersebut tetap pada pendiriannya. “Pendirian masyarakat, yakni dasarnya tetap menolak, apapun tawarannya,” tegasnya.
Dance menyatakan, lahan-lahan yang ada pada lokasi yang rencananya dibangun Bendungan Kolhua tersebut merupakan satu-satunya sandaran hidup petani Kolhua.
“Dari generasi ke generasi kami makan, sekolah dan memenuhi kebutuhan hidup kami dari lahan tersebut. Jadi kami tetap tolak. Tolak bendungan sudah harga mati,” tegasnya.
Sesepuh orang Helong, Esthon L. Foenay, ketika dimintai tanggapannya enggan berkomentar karena sementara sibuk.
Sementara Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, saat dimintai komentarnya mengatakan, kebijakan pembangunan Bendungan Kolhua dengan dukungan alokasi APBN ini sudah lama diperjuangkan sedemikian rupa oleh Pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015.
Dikatakan meski perjuangan tersebut sejak lama, tetapi penolakan dari masyarakat terus terjadi. “Kita juga tahu bersama pembangunan ini mendapat penolakan warga di Kolhua dan akhirnya ditutup tahun 2018,” ungkap Inche.
Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT lewat Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat mengusulkan kembali dan mendapat persetujuan dukungan anggaran APBN. Namun sayang, Pemerintah belum bisa meyakinkan masyarakat soal pentingnya pembangunan bendungan ini bagi rakyat, dan apa upaya serta jaminan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat di lokasi itu. “Ini sebuah masalah serius yang tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah,” sebutnya.
Menurut Inche, usulan untuk melanjutkan pembangunan Bendungan Kolhua harus didahului dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat, baik itu pendekatan hukum, sosial, maupun budaya.
“Bila perlu Pemerintah dapat meminta batuan mediator untuk memfasilitasi pertemuan antara pemerintah dan masyarakat sehingga bisa dicapai win win solusi buat rakyat dan Pemerintah,” usulnya.
Sebelumnya, Kepala BWS II NT, Agus Sosiawan menjelaskan pembangun tersebut sebenarnya sudah rampung dikerjakan namun awalnya ditolak masyarakat lalu tidak ada titik temu maka dikeluarkan dari bagian proyek strategis nasional (PSN).
Ditambahkan, dengan suport dukungan pemerintah daerah, Bendungan Kolhua dimasukan kembali ke PSN bendungan ke-7 yang segera dibangun Pemerintah Pusat.
Agus mengaku, persoalan yang dihadapi saat ini sangat mudah menurutnya namun itu semua mesti mendapat dikungan dari Pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kota Kupang. “Kami sudah mengunjungi dan bertemu dengan Pak Sekda. Kami sampaikan hal-hal yang disiapkan pemerintah daerah yakni lahan,” katanya.
Lanjutnya, sementara penganggaran, semuanya menggunakan anggaran APBN dan prosesnya pun dilakukan oleh Pemerintah Pusat. “Persoalannya sejak awal itu soal lahan, tinggal kami ganti rugi lahan dan anggarannya kami siapkan,” beber Agus.
Pembangunan Bendungan Kolhua di Kota Kupang, menurut Agus, setelah keluarnya Amdal, maka tahun ini juga dialokasikan anggaran untuk menunjang pekerjaan itu. “Saat ini, kami sudah selesai melakukan lelang untuk melakukan study Amdal di lokasi tersebut,” tuturnya.
Agus menyebut, Bendungan Kolhua baru bisa diusulkan kembali agar mendapat anggaran bersumber dari APBN agar bisa dikerjakan secepatnya. Untuk itu, dia meminta dukungan dari semua pihak agar proses pekerjaan berjalan lancar.
Dia meminta pemerintah bisa membantu agar tidak terjadi gejolak dilapangan yang bisa mengakibatkan pada terhambatnya pekerjaan tersebut. (*)
PENULIS: Intho Herison Tihu
