JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan pada 27 November 2024 mendatang.
Kesepakatan itu sebagaimana usulan yang disampaikan KPU dan pemerintah dalam rapat di Komisi II DPR pada hari ini, Senin (24/1).
“Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1).
Lebih lanjut, legislator Partai Golkar ini menuturkan, pihaknya bersama dengan Kemendagri dan penyelenggara pemilu juga memutuskan Pemilu pada 14 Februari 2024.
“Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota serta anggota DPD RI dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” katanya.
Doli mengatakan, untuk pembahasan mengenai tahapan dan program dari Pemilu 2024 mendatang, DPR bersama dengan penyelenggara pemilu dan Kemendagri juga dalam waktu dekat ini akan mengelar rapat bersama.
“Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut oleh DPR, pemerintah, dan peyelenggara pemilu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya bersama Kemendagri telah menyepati tanggal pencoblosan pada Pemilu 2024 mendatang dilakukan pada 14 Februari 2024. “Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, jadi 14 Februari,” kata Ilham.
Ilham menuturkan, 14 Februari 2024 jatuh pada hari Rabu. Hal ini juga sejalan dengan penyelenggaran Pemilu sebelumnya yang dilakukan pada hari Rabu.
Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan perlu ada jeda waktu yang panjang antara Pemilu dan Pilkada 2024. Sehingga pihaknya memutuskan tanggal 14 Februari 2024 sebagai tanggal untuk pencoblosan.
“Untuk tanggal kami kira, dari pemerintah sepakat 14 Februari sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya pemilu pilkada serentak yang menurut UU 10/2016 yang kita selenggarakan bulan November,” ujar Tito. (jpc/jpg)
