KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Ratusan simpatisan mantan Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Jefri Riwu Kore (Jeriko) yang saat ini menjabat Wali Kota Kupang, menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda NTT, Kamis (3/2).
Mereka meminta pihak kepolisian untuk tidak memberikan izin Rapat Kerja Daerah (Rakerda), bahkan seluruh kegiatan DPD Partai Demokrat di seluruh NTT yang direncanakan akan berlangsung, Sabtu (5/2) besok.
Koordinator aksi, Jonathan Gah menegaskan, pihaknya akan membawa sebanyak 8.000 simpatisan Jeriko untuk menduduki arena Rakerda DPD Partai Demokrat, dimana sesuai rencana berlangsung di Grand Mutiara Kupang, Sabtu (5/2).
“Sebelum ada klarifikasi dari Ketua Umum Agus H. Yudhoyono (AHY) tentang AD/RT hingga dipilihnya Leonardus Lelo sebagai ketua DPD, mereka akan terus menolak seluruh kegiatan Demokrat di NTT,” jelasnya.
Menurut Jonathan, AYH harus memberikan klarifikasi mengenai putusan hasil Musda DPD Partai Demokrat NTT pada Oktober 2021 lalu, yang menetapkan Leonardus Lelo sebagai ketua terpilih walaupun Jefri Riwu Kore mendapatkan dukungan 12 DPC. Sementara Leonardus Lelo hanya mendapatkan 11 dukungan.
“DPP punya satu suara dan hasil putusannya Leonardus Lelo terpilih sebagai ketua. Anak kecil saja tau, mana yang lebih besar 11 atau 12? Sehingga hari ini kita lakukan aksi sebagai pemberitahuan kepada polisi, agar tidak memberikan izin kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Dalam orasinya, Jonathan mengajak masyarakat yang melintasi jalan depan Polda NTT, untuk tidak lagi memilih Partai Demokrat dalam pesta demokrasi apapun.
BACA JUGA: Belajar dari Kekalahan 2019, Demokrat NTT Siap Strategi Menangi Pemilu 2024
BACA JUGA: Ratusan Simpatisan Demokrat dan Keluarga Jemput Jeriko di Bandara El Tari
“Kami minta Polda NTT untuk tidak memberikan izin, karena kami tidak menjamin jika ada gangguan ketertiban dan keamanan pada Sabtu di Grand Mutiara,” ujarnya.
Jonathan menjanjikan akan membawa massa pendukung Jeriko dari Kabupaten Malaka, Belu, TTU, TTS, dan Kabupaten Kupang untuk menduduki lokasi acara jika Rakerda tetap digelar Sabtu (5/2) nanti.
“Jeriko telah ikut membesarkan Demokrat. Keputusan DPP dengan Leonardus Lelo dipilih sebagai ketua, hal ini sudah melenceng jauh dari AD/RT,” sesalnya.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Rishian Krisna mengatakan dirinya menerima lima orang perwakilan massa aksi. Audiens berlangsung aman dan lancar. “Memang tadi ada beberapa masyarakat yang sampaikan aspirasinya. Dan mereka sudah sampaikan dan kita sudah mendengarkan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, setelah mendengar aspirasi para simpatisan ia mengingatkan agar setiap tindakan atau gagasan para simpatisan harus tetap mematuhi hukum yang berlaku.
“Saya katakan tadi, mari kita sama-sama menjaga perdamaian di NTT ini. Mari kita bergandeng tangan untuk saling membangun, dan perlu diperhatikan bahwa negara kita adalah negara hukum,” jelasnya.
Ia berharap para simpatisan dalam melaksanakan aksinya tetap berpatokan pada aturan hukum yang berlaku. “Setiap kegiatan, setiap perbuatan dan aktivitas untuk masyarakat tentunya harus didasarkan pada aturan-aturan hukum,” pungkasnya. (r3)
