KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024. Demi mewujudkan target tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT memberikan perhatian yang sangat serius untuk penanganan masalah stunting tersebut. Pasalnya hingga kini masalah stunting masih tinggi di NTT.
Sesuai agenda, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk meninjau upaya penanganan stunting.
Hal tersebut terungkap saat Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dwi Listyawardani beraudiensi dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (2/2).
“Sesuai agenda yang kami terima dari Sekretariat Negara, Bapak Presiden akan melakukan kunjungan kerja ke NTT untuk melihat upaya pengendalian stunting di Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten TTS,” sebutnya.
“Kami bersama dengan tim kementerian/lembaga terkait mendahului untuk mempersiapkan hal-hal teknis terkait kunjungan ini,” tambah Dwi Listyawardani.
Menanggapi hal ini, Gubernur VBL memberikan apresiasi atas perhatian Presiden terhadap NTT. Pemprov NTT, kata VBL memberikan perhatian yang sangat serius terhadap penanganan masalah stunting.
“Kita sangat serius untuk menurunkan angka stunting ini. Saat kami masuk (Dilantik tahun 2018, Red), angka stunting kami berada pada angka sekitar 35,4 persen. Sekarang turun menjadi 20,9 persen. Namun saya masih belum puas dengan angka tersebut karena koordinasi di lapangan belum berjalan secara optimal,” jelas Gubernur VBL.
Menurut VBL, mengatasi stunting bukan hanya dilakukan pendekatan satu bidang saja, tetapi harus mencakup berbagai aspek. Dibutuhkan kerja bersama lintas sektoral.
“Provinsi sangat serius untuk tangani stunting, namun semangat ini belum diikuti oleh kabupaten/kota. Padahal ujung tombak untuk atasi stunting ada di desa dan kecamatan. Bupati harus rajin turun lapangan dan nginap di desa untuk mengetahui hal ini. Kepala desa harus mengecek siapa yang hamil dan mendata potensi stunting dari anak yang dilahirkan. Ini harus dilaporkan kepada bupati, kalau tidak langsung ke gubernur,” tegasnya.
Gubernur VBL menegaskan, semua pihak harus bicara tentang stunting untuk menumbuhkan kesadaran tentang hal ini. Mulai dari gubernur, bupati, kepala dinas, camat, kepala desa, pendeta, pastor, imam masjid, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Semuanya mesti mengampanyekan tentang stunting.
“Saya minta para kader BKKBN untuk memiliki buku saku terkait hal ini. Semua masalah harus dicatat dan dirumuskan bersama lintas sektoral. Kita punya kelor dan makanan-makanan lokal yang bergizi untuk atasi stunting,” kata Gubernur VBL.
Gubernur VBL mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi harus memacu semua pihak di NTT untuk bekerja lebih keras lagi dalam penurunan stunting. Kerja penanganan stunting ini sebenarnya soal kepedulian.
“Bupati hingga kepala desa harus sering-sering turun lapangan untuk ajak warga ukur dan timbang. Saya minta Kepala BKKBN NTT untuk menggerakan kader secara lebih aktif dalam mendata penderita stunting dan mereka yang berpotensi stunting. Kerja untuk ini tidak boleh kerja biasa, tapi harus extra ordinary. Harus kerja konvergensi. Semua pihak duduk dan rumuskan masalahnya apa dan jalan keluarnya bagaimana. Siapa terlibat apa. Harus selalu ada evaluasi. Kehadiran dan kunjungan Presiden harus bisa mendatangkan perbaikan untuk penurunan stunting,” tegas Gubernur VBL.
Menurut informasi dari pihak BKKBN, Presiden Jokowi sesuai rencana akan melakukan kunker pada 15 Februari.
Tampak hadir pada audiensi tersebut perwakilan Kementerian Kesehatan, Kepala BKKBN NTT, Kepala Bulog NTT, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappelitbangda NTT, Kepala Biro Pemerintahan, Ketua Pokja Stunting NTT, dan rombongan dari BKKBN. (r3)
