ATAMBUA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Belu, Kamis (18/2).
Puluhan politisi TTU ke Kabupaten Belu itu guna mencari solusi demi memecahkan masalah-masalah yang terjadi di bumi Biinmfo. Salah satu masalah yang membuat para legislator TTU itu berangkat ke Belu adalah persoalan perekrutan dan kebijakan merumahkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga guru. Masalah lainnya adalah pengadaan pupuk bersubsidi dan sejumlah problematika lainnya di TTU.
Wakil Ketua II DPRD TTU, Yasintus Lape Naif kepada TIMEX, Kamis (17/2) menjelaskan, kunker DPRD TTU ke Belu itu untuk berdiskusi dengan sejumlah lembaga eksekutif di Belu demimencari solusi terkait beberapa persoalan di TTU.
Misalnya, kata Yasintus, dirinya mendampingi Komisi III DPRD TTU berkunjung ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Kabupaten Belu. Di sana mereka mencari solusi terkait proses perekrutan PTT tenaga guru serta pengupahan.
“Di Kabupaten Belu ini upah guru PTT tidak sebanding dengan di Kabupaten TTU. Di Belu upahnya Rp 1.750.000, sedangkan di Kabupaten TTU baru mencapai Rp 1,5 Juta,” ungkapnya.
Selain itu, kata Yasintus, untuk proses perekrutan tenaga guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perioritas pemerintahan setempat. Pemkab Belu tetap memperhatikan guru yang telah terdaftar di Dapodik, dimana mereka tetap diangkat menjadi PTT.
Untuk itu, lanjut Yasintus, DPRD TTU berjanji akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas teknis untuk tetap memperhatikan nasib dari para guru di TTU. “Kalau yang nama sudah terdaftar di Dapodik dan tidak lagi mendapatkan SK dari Bupati sebagai PTT, maka dengan sendirinya tidak bisa mengikuti seleksi PPPK karena nama sudah tidak terdaftar lagi di Dapodik. Sehingga kita akan minta Pemerintah Daerah untuk tetap memperhatikan dan mempriorotaskan para tenaga guru dalam perekrutan PTT,” tegasnya.
Sementara, Wakil Ketua I DRPD TTU, Agustinus Tulasi mendampingi Komisi II DPRD TTU berkunjung ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu. Di dinas ini, para politisi TTU mencari solusi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi di masyarakat pada musim tanam tahun ini.
Menurut Agustinus, masalah pendistribusian pupuk yang sekarang dialami oleh masyarakat di TTU juga sama halnya dialami oleh masyarakat di Belu yang menemukan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di masyarakat.
“Kendala teknis karena stoknya tidak memadai kemudian fungsi PPL yang sebenarnya harus gencar di lapangan ini juga minim sekali. Masalah ini juga serupa dengan masalah pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten TTU,” ungkapnya.
Atas persoalan tersebut, kata Agustinus, Pemkab TTU harus memanfaatkan kehadiran BUMD dalam hal ini Bank NTT untuk menjadi penyuplai anggaran sekaligus penyuplai pupuk bersubsidi.
Misalnya, kaya Agustinus, Bank NTT memberikan kredit kepada masyarakat kelompok tanpa bunga dengan tujuan untuk pembelian pupuk yang pupuknya sudah disediakan oleh Bank NTT.
“Semoga kehadiran BUMD di setiap daerah dapat menjadi terang bagi masyarakat sehingga persoalan seperti ini tidak lagi ditemukan di masyarakat,” pungkasnya.
Sementara, Plt Kepala Dinas PKO Kabupaten Belu, Eda Fahik menyampaikan terima kasih kepada DPRD TTU yang sudah melakukan kunker ke Dinas PKO Belu.
Eda Fahik mengatakan, selama diterbitkan kebijakan merumahkan seluruh PTT Tenaga Guru, aktivitas belajar mengajar di sekolah tetap berjalan normal dengan memberdayakan para tenaga guru komite yang dibiayai melalui dana bos masing-masing sekolah.
“Terima kasih kepada DPRD TTU yang sudah mau berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu terkait masalah PTT. Semoga diskusi ini dapat membuahkan hasil yang maksimal di Kabupaten TTU,” katanya. (mg26)
