ATAMBUA, TIMEX-Forum Komunikasi Alumni (FORKOMA) PMKRI siap mendukung pemerintah Kabupaten Belu, Malaka dan TTU untuk membangun ekonomi kawasan perbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Forkoma Belu, Servasius Boko Hela Mau pada acara pengukuhan dan Rakorda II Regio Timor di Gedung Batelalenok, Sabtu (19/2).
Menurut Servasius, dalam membangun suatu bangsa atau daerah perlu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder lain. Dengan kolaborasi ini pasti akan membawa masyarakat menuju perubahan yang lebih baik.
“Apalagi anggota Forkoma banyak yang mengabdi di pemerintahan, maupun beragam bidang lainnya”, ujar Sekwan Belu ini.
Jadi, sekali lagi, tegas Servas, Forkoma Belu, Malaka dan TTU akan mendukung penuh pemerintah. Forkoma dari tiga kabupaten ini akan bersama pemerintah membangun ekonomi perbatasan.
Sehingga keterlibatan Forkoma sebagai mitra pemerintah dan bukan seperti PMKRI yang di luar pemerintah. ” Ini yang harus diluruskan. Bahwa ada hal-hal yang harus dikoreksi dalam pemerintah itu merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap segala aspek pembangunan”, ujar Servas.
Tak lupa Servas juga menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Belu, Malaka dan TTU. Sebab tanpa dukungan dari para bupati maupun pihak lainnya, kegiatan pengukuhan pengurus Forkoma dan Rakorda regio Timor di Gedung Batelalenok tidak akan berjalan secara baik.
Sementara Ketua DPD Forkoma NTT, Alo Min mengatakan, pengukuhan dan rapat koordinasi tersebut merupakan konsolidasi yang dilaksanakan Forkoma NTT di masa awal kepemimpinannya. “Tahun pertama adalah konsolidasi dan penguatan organisasi. Pembentukan Forkoma di kabupaten/kota dilanjutkan rapat koordinasi yang sudah dilaksanakan di Flores dan saat ini di Timor dan kemudian di Sumba,” jelas Alo.
Dirinya juga meminta pengurus Forkoma harus selalu memperhatikan kaderisasi dan bukan sibuk sendiri. Selain itu, setiap ada kegiatan Forkoma maka wajib bagi anggota PMKRI untuk hadir dan mendengar para senior.
Sebab di dalam rumah besar Forkoma harus diakui ada perbedaan-perbedaan tertentu. “Tetapi selaku Ketua DPD FORKOMA NTT, perlu saya tegaskan bahwa sekeras apapun perbedaan itu marilah kita saling menghargai,” pesan mantan Ketua PMKRI Cabang Kupang itu.
Perlu diketahui Forkoma NTT telah melakukan Rakorda pertama di Labuan Bajo. Dalam Rakor tersebut bacaan Forkoma adalah Pariwisata Labuan Bajo yang menjadi super premium, bisa saja menyingkirkan penduduk lokal.
“Karena itu, Forkoma harus menginisiasi dan mengambil peran. Sehingga isu yang diangkat dalam Rakorda Regio Timor di Belu adalah pemberdayaan ekonomi kawasan perbatasan,” ujar Alo.
Dengan semangat itu, Forkoma NTT sedang mempersiapkan badan usaha milik Forkoma sendiri. Tujuannya adalah menjembatani petani dengan pasar sehingga usaha petani tidak ada yang tidak terserap pasar. Karena Labuan Bajo misalnya butuh banyak holtikultura tetapi masih dipasok dari luar NTT, ini tidak boleh terjadi ke depan.
Alo menegaskan, anggota Forkoma dari level nasional, provinsi hingga kabupaten/kota harus masuk dan mengambil bagian dalam ekonomi produktif. Sebab saat ini angka kemiskinan di NTT sekitar 22 persen. “Jangan sampai penyumbang kemiskinan di NTT sebesar itu lebih banyak anggota Forkoma,” pesan Ali. (mg26/ito)
