KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID – Rencana pembangunan Bendungan Kolhua mendapat dukungan dari DPRD NTT. Secara kelembagaan, DPRD mendorong pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk melakukan pendekatan dengan warga di Kelurahan Kolhua agar bisa menerima pembangunan yang telah direncanakan sejak 2013 itu.
Nelson Matara, anggota Komisi IV DPRD NTT ketika dikonfirmasi Timor Express, Jumat (8/3) mengatakan rencana pembangunan bendungan Kolhua merupakan salah satu dari 7 mega proyek yang dianggarkan dari APBN untuk NTT. Ketujuh bendungan tersebut yang belum dibangun hanya Bendungan Kolhua karena terdapat sejumlah persoalan.
“Persoalan yang selama ini terus bergilir itu soal lahan. Jadi itu adalah tugas pemerintah daerah yang mewakili pemerintah pusat di daerah sesuai PP 19 Tahun 2008,” katanya.
Kata Nelson, gubernur dituntut untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan tersebut. Sesuai kultur dan budaya Helong di lokasi pembangunan yang memahami hanya gubernur sehingga sangat mudah jika serius ditangani pemerintah.
“Secara adat istiadat, gawainya gubernur dan sangat tepat. Jadi lewat kedekatan ini rencana pembangunan ini segera dilaksanakan,” sebutnya.
Dari sisi kelembagaan DPRD NTT, sangat sepakat dan memdukung rencana pembangunan oleh pemerintah pusat tersebut karena ini soal hajat hidup orang banyak.
“Kami sangat mendukung dan mendorong terlaksananya pembangunan bendungan ini,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTT segera turun dan menyelesaikan persoalan lahan di Kelurahan Kolhua sehingga pelaksana proyek bisa menjalankan tugasnya.
“Jangan ganti rugi, harus ganti untung dan komunikasi dengan warga dilakukan dengan pendekatan budaya,” tegasnya.
Sedangkan terdapat 37 kepala keluarga di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang menolak pembangunan Bendungan Kolhua. Mereka juga menolak menghadiri undangan sosialisasi dari pemerintah yang digelar di Aula El Tari, Kamis (7/4).
Puluhan kepala keluarga ini memilih mendatangi Lurah Kolhua, Silvester Hello untuk mengembalikan undangan dan menyatakan komitmen mereka menolak pembangunan bendungan tersebut.
Lurah Kolhua, Silvester Hello pun menggelar pertemuan di kantornya dengan 37 kepala keluarga dihadiri Camat Maulafa, Matius Antonius Bambang da Costa dan dari unsur TNI serta Polri.
Gamal Buifena mewakili warga menyatakan komitmennya bahwa bersama puluhan kepala keluarga lainnya, menolak pembangunan bendungan itu.
“Kami tetap tolak bendungan tapi tidak melawan pemerintah. Di satu sisi pak lurah dukung kami tapi di sisi lain pak lurah dukung pembangunan ini. Pak lurah seperti bermain dua kaki,” ujar Gamal Buifena.
Yunus Lama, perwakilan dari Serikat Tani Kolhua juga mengaku mendapat undangan sosialisasi. “Kami diundang untuk sosialisasi tapi kami tolak jadi pak lurah tolong sampaikan aspirasi kami bahwa kami menolak bendungan itu,” tambahnya.
Ia mengaku sejak awal sudah getol menolak pembangunan bendungan itu karena lahan produktif pertanian mereka selama turun-temurun akan hilang. Selain lahan hilang, ia menilai proses pembangunan itu sengaja dilakukan untuk menghilangkan etnis Helong di Kota Kupang.
“Jangan rampas kehidupan kami di Kelurahan Kolhua karena lahan kami merupakan lahan produktif yang selama ini menghidupi kami,” tegas Yunus Lama.
Ia bersama warga lain yang bermukim di sana menyatakan sampai kapan pun akan tetap menolak pembangunan Bendungan Kolhua.
Lurah Kolhua, Silvester Hello mengaku, ada 136 kepala keluarga yang diundang mengikuti sosialisasi di Aula El Tari Kupang. “Namun ada 37 kepala keluarga yang menolak dan kami hargai aspirasi mereka. Saya sangat hati-hati tentang bendungan. Saya ikuti aspirasi warga dan tugas saya sebagai ASN adalah sebagai pelayan yang akan menyampaikan perintah pimpinan,” ujarnya.
Menurutnya, sosialisasi yang digelar merupakan langkah awal dan warga yang terdampak atau tergenang akan didata.
Sementara itu Camat Maulafa, Matius Antonius Bambang da Costa juga menegaskan, sosialisasi bukan bersifat putusan final. Lurah hanya menghimpun masyarakat dan mengundang karena kebijakan pemerintah memperhatikan masyarakat.
Ia menilai adalah wajar ada pihak yang menolak dan menghargai pemilik lahan untuk tidak menghadiri undangan. Camat juga menyinggung bahwa warga yang menolak sudah bersurat ke presiden, namun diingatkan bahwa membangun bendungan tidak mudah.
“Pemerintah hadir untuk masyarakat. Camat dan lurah hanya memfasilitasi jadi keputusan tergantung pada pemerintah. Kami ikuti dinamika yang ada dan tidak ada pemaksaan,” ujarnya.
Camat berjanji akan mengundang kembali puluhan kepala keluarga yang menolak hadir untuk menyampaikan hasil sosialisasi pembangunan bendungan Kolhua. (r3/ito)
