KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah melakukan rotasi terhadap Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Tampak lobi-lobi antarfraksi pun dilakukan.
Dalam perhelatan pemilihan, semua komisi melakukan pemilihan secara musyawarah mufakat. Dari lima komisi terdapat empat komisi sudah menyepakati jabatan di komisi tersebut.
Namun komisi IV masih deadlock atau masih menemui jalan buntu karena belum ada kesepakatan dari anggota komisi soal penunjukan Angela Mercy Piwung dari Fraksi PKB sebagai ketua komisi.
Partai Hanura menolak kesepakatan yang diambil karena merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah mufakat yang digagas ketua-ketua fraksi lainnya untuk menentukan pimpinan komisi-komisi di DPRD Provinsi NTT.
Proses pemilihan Ketua Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD NTT, sekaligus Koordinator Komisi IV, Inche Sayuna. Dalam arahannya, Inche mengatakan, hasil kesepakatan pimpinan fraksi menyepakati anggota Fraksi PKB ditunjuk untuk ditetapkan secara musyawarah mufakat dari fraksi-fraksi di DPRD Provinsi NTT.
Sementara Partai Hanura yang memiliki fraksi murni menolak, karena tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah mufakat tersebut.
Ketua Fraksi Hanura, Refafi Gah mengatakan, partai Hanura yang memiliki fraksi murni di DPRD Provinsi NTT sangat kecewa akibat tidak dilibatkan dalam rapat pimpinan fraksi-fraksi dalam penentuan pimpinan komisi-komisi di DPRD NTT termasuk pimpinan komisi IV.
Dikatakan, tidak ada kesepakatan dalam menentukan pemilihan ketua Komisi IV. Begitu juga dengan anggota komisi IV lainnya yang menginginkan pemilihan bebas agar komisi benar-benar memberikan nuansa demokrasi dalam pemilihan itu. Karena tidak ada kata sepakat, pemilihan pun deadlock dan akan dilanjutkan, Selasa (12/3) (hari ini).
“Seharusnya kami sebagai partai pendukung pemerintah, dilibatkan. Kalau pemilihan secara demokratis maka yang terpilih memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab lebih tinggi,” kata Refafi.
Refafi yang juga Ketua DPD Hanura NTT itu menduga pemilihan Ketua Komisi IV itu hanya ditentukan oleh fraksi-fraksi tertentu yang memiliki agenda-agenda besar di 2024, dan sangat merugikan Hanura sebagai partai pendukung pemerintah.
Ia menegaskan, Hanura tidak keberatan atas nama yang diusulkan yaitu Angela Mercy Piwung dari Fraksi PKB. Namun, yang disayangkan karena Hanura tidak dilibatkan.
“Kita sebagai partai yang memiliki fraksi murni di DPRD Provinsi NTT tidak dilibatkan dalam penentuan itu, wajar saja kami kecewa,” tambahnya.
Terpisah Jonas Salean usai dipilih sebagai Ketua Komisi III DPRD NTT menggantikan Hugo Kalembu di Ruang Komisi III mengaku setelah terpilih siap menjalankan tugas.
“Setelah kami sepakati AKD ini tentu kami akan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bidang keuangan daerah,” katanya.
“Pak Hugo sebagai senior kami, beliau ingin ada regenerasi di tubuh Golkar jadi jabatan sebagai ketua diserahkan kembali kepada saya untuk melanjutkan ke depan,” tambahnya.
Ditambahkan, setelah menjabat, dirinya akan meningkatkan pengawasan keuangan dan pendapatan kepada perusahan-perusahan daerah agar lebih meningkatkan pendapatan mereka.
“Kita sudah berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan sehingga perusahan-perusahan yang telah ada penyertaan modal mesti meningktakan kinerja dan pendapatan kepada daerah. Karena program pemerintah harus didukung oleh keuangan,” tandasnya.
Dikatakan, DPRD bertugas untuk membantu pemerintah, apalagi saat ini pemerintah sangat membutuhkan banyak anggaran dalam mensejahterakan masyarakat.
“Penurunan stunting dan masalah infrastruktur, pinjaman daerah menjadi hal penting untuk dibantu DPRD,” tandasnya. (r3/ito)
