JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepala daerah di tiap provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung rancangan persiapan arus mudik maupun arus balik yang telah dirancang institusi kepolisian dan kementerian perhubungan (Kemenhub).
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan hal ini, selain karena terkait persiapan menyambut perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, juga terutama menyangkut pengamanan dalam konteks Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina dan pengawas pemerintahan daerah.
Tito meminta agar Pemda menjadi pemimpin di daerah masing-masing guna memastikan agenda tersebut berjalan lancar. “Untuk itu, saya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang isinya adalah di daerah membuat Satgas (Satuan Tugas) dalam rangka untuk mengamankan arus mudik arus balik,” kata Tito saat menyampaikan paparannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Idul Fitri 1443 H dan Antisipasinya bertempat di Rupatama Mabes Polri, Kamis (14/4).
Menurut Tito, nantinya berbagai pihak di daerah akan dilibatkan dalam pengamanan mudik 2022. Hal itu seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga Dinas Pemadam Kebakaran termasuk juga para relawan. Pihak-pihak tersebut diusahakan untuk bergabung dalam posko milik Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Tak hanya itu, diharapkan posko Polri dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dapat digabung bersama dengan Pemda yang berlokasi di sejumlah titik, seperti terminal, pelabuhan, bandara, serta titik-titik rawan kemacetan lainnya.
Mendagri Tito juga meyakini, Pemda tidak akan mengalami kendala berarti terkait pelaksanaan arus mudik dan balik 2022. Pasalnya, kegiatan tersebut telah menjadi agenda ritual tahunan mayoritas masyarakat di Indonesia. “Yang tadi Bapak Menko (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) sudah sampaikan, kita mungkin ingat-ingat kembali 2019 dan sebelumya. Tempat itu, juga titik itu juga yang banyak,” tambah Tito.
Di lain sisi, Tito meminta berbagai pihak untuk mewaspadai potensi kenaikan harga pangan menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Menurutnya, masyarakat yang didominasi dari kalangan menengah dan menengah ke bawah akan mempengaruhi pola supply dan demand urusan pangan.
Karenanya, Tito menekankan perlunya kolaborasi pemerintah pusat dengan Pemda untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, baik dari dalam negeri, impor, serta kelancaran distribusi.
Dalam konteks Pemda, Tito mengatakan pihaknya telah membentuk Satgas Pangan di daerah. Satgas tersebut diisi oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertugas memonitor harga-harga kebutuhan masyarakat setiap hari. Kemudian hasil monitor tersebut dilaporkan ke posko Kemendagri melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri. Data-data terkait harga tersebut lantas disampaikan ke sejumlah kementerian/lembaga terkait.
“Jadi begitu ada terjadi perubahan kenaikan harga, maka harus segera cek apakah problemnya ketersediaannya yang kurang, artinya suplainya yang kurang atau distribusinya yang macet. Ini harus kerja sama dengan lintas sektoral dan saya minta Satgas ini untuk koordinasi dengan Satgas lain (Satgas Pangan Polri),” tandas Tito. (jpc/jpg)
