RUTENG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Upaya Bupati Manggarai, Hery Nabit melakukan pinjaman uang untuk menunjang pembangunan di wilayah yang ia pimpin, akhirnya terealisasi. Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan akad pinjaman daerah bersama Bank NTT sebesar Rp 250 miliar, Senin (18/4/22) malam.
Proses penandatanganan akad yang berlangsung di Hotel Revaya Ruteng, Kecamatan Langke Rembong itu dilakukan langsung Direktur Utama (Dirut) Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho bersama Bupati Manggarai, Hery Nabit. Turut menyaksikan penandatanganan itu Notaris, Ketua DPRD Mangggarai, Mathias Masir, Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, Paulus Stefen Mesakh, Sekda Manggarai, Fansi Jahang, dan Kepala Bank NTT Cabang Ruteng, Romi Radjalangu.
Hadir juga dalam acara itu, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), Wakil Bupati Manggarai, Heri Ngabut, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai, Camat Langke Rembong, dan undangan lainnya. Penandatanganan akad itu dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
"Terima kasih Bank NTT yang telah menyetujui pinjaman daerah sebesar Rp 250 miliar. Kita pinjam karena keterbatasan uang untuk bangun daerah ini. Percayalah, pinjaman ini akan kami gunakan sepenuh-penuhnya untuk pembangunan di Kabupaten Manggarai,” ungkap Bupati Hery Nabit usai tanda tangan akad pinjaman daerah.
Menurutnya, pinjaman daerah itu akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan infrstruktur jalan dan jembatan di seluruh Manggarai. Selain itu, untuk menyelesaikan dan meningkatkan infrastruktur irigasi, dan menambah pembangunan gedung sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Termasuk dari dana pinjaman ini kita akan bangun empat kantor kelurahan dalam Kota Ruteng. Mari kita menggunakan dana pinjaman ini dengan baik. Harapan dana pinjaman ini berdampak baik bagi masyarakat," kata Bupati Hery.
Sementara Dirut Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho mengatakan, negara Indonesia saat ini mempunyai utang luar negeri, baik dari pemerintah maupun swasta. Ini menjadi pengetahuan bersama bahwa kemajuan pembangunan di Indoensia, tidak terlepas dari strategi untuk memanfaatkan aksesbiliti mendapatkan modal atau kapital untuk membangun Indonesia.
Walaupun dalam setiap jenjang pendidikan, kata Alex Riwu Kaho, semuanya sering diberikan ilmu bahwa negara kaya raya, penuh potensi, tapi potensi-potensi itu belum dioptimalkan. Itu karena kemampuan memanfaatkan oleh semua pihak, baik pemerintah dan swasata, masih dalam level terbatas
.
"Oleh karena itu, percepatan pembangunan membutuhkan modal atau kapital. Jadi pinjaman luar negeri itu, termasuk pinjaman daerah di Kabupaten Manggarai, merupakan salah satu pilihan strategis yang tepat," ujar Alex Riwu Kaho.
Menurutnya, kebijakan peluang daerah dalam alokasi DAU, DAK, serta dana stimulus, yang setiap tahun dialokasikan pemerintah pusat, turut memwarnai eksekusi dan akselerasi dinamika pembangunan seluruh Indonesia. Kebijakan itu juga memberikan tingkat keyakinan bahwa Indonesia itu negara kesatuan, dan bukan negara federal.
Dirut Alex menjelaskan, hal itu menjadi kesatuan dalam satu kesatuan hukum, politik, dan kesatuan ekonomi. Sehingga beban-beban pembangunan dipikul oleh pemerintah, baik pemerintah daerah kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah pusat, itu menjadi satu kesatuan.
Maka berbagai regulasi yang mengatur masa jabatan pimpinan kepala daerah, lanjut Alex, tidak menjadi salah satu penghalang untuk dilakukan pinjaman daerah. Walau pun dihadapkan dengan kebijakan refocusing anggaran, pada Januari 2022 mencermati berbagai dinamika dan kondisi, tantangan pembangunan di seluruh Indonesia, maka telah diterbitkan Undang-undang no 1 tahun 2022.
"Undang-undang ini yang memberikan kemudahan terhadap pinjaman daerah. Tentu untuk mengakses permodalan, penopang kebijakan pembangunan dengan persyaratan yang mudah. Bank NTT juga telah mencermati dan mengikuti perkembangan itu," ujar Dirut Alex.
Pemda sebagai pengusul terhadap pinjaman, lanjut Alex, harus ada perubahan dalam pola kerja birokrasi yang ada. Hal ini tentu menjadi domain. Namun sebagai usulan dan masukan yang konstruktif dari Bank NTT, memang harus ada perubahan dalam pola kerja dan visi. Sehingga bisa menterjemahkan pikiran bupati, wakil bupati.
Translate yang diterjemahkan dalam kurun kerja itu, bisa dieksekusi oleh semua aparatur di Manggarai. Dalam kunjungan kerja ke Pasar Inpres Ruteng, ditemukan bahwa dari 6 indikator daerah tertinggal, ada ancaman atau tantangan dari kondisi riil di pasar tersebut. Ada banyak komiditi yang sumbernya berasal dari luar kabupaten.
Dirut Alex menyebutkan, sejumlah komoditi itu berasal dari Provinsi Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB, dan Bali. Tentu kondisi itu menjadi PR besar untuk semua. Alex berharap dalam akselerasi kebijakan strategi pembangunan Kabupaten Manggarai, kiranya bisa melihat peluang atau memanfaatkan rantai-rantai pasok atau rantai-rantai dari komoditi yang ada di Manggarai.
"Untuk memanfaatkan daerah sekitarnya, penyangga bagi pariwisata di Labuan Bajo, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat prospektif untuk program strategi di Kabupaten Manggarai," saran Alex. (*).
Penulis : Fansi Runggat.
Editor: Marthen Bana
