Bangunan Pospol Haekto Terancam Roboh, Wakil Ketua DPRD TTU Nilai Pemerintah Lamban

  • Bagikan
TERANCAM ROBOH. Bangunan Pospol Haekto ini terancam ambruk jika tebing di kali Noemuti ini terbawa longsor jika banjir datang. Jika pemerintah tak cepat bertindak, bangunan ini pasti ambruk. (FOTO: JOHNI SIKI/TIMEX)

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Bangunan Pos Polisi (Pospol) Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara terancam roboh karena tanah di sekitar bangunan yang terus terkikis aliran sungai.

Pantauan media ini, fasilitas rumah dan kantor Pospol yang baru dibangun tiga tahun tersebut terancam ambruk karena kikisan longsor terus mendekati bangunan itu. Kini, bangunan itu tidak ditempati lagi. Kondisi bangunan Pospol nyaris ambruk lantaran jarak tebing sungai dan bangunan rumah tersisa 1 meter lebih.

Bila tidak ditangani secepatnya bangunan rumah yang baru saja ditempati itu bakal ambruk. Bahkan bukan saja mengancam sejumlah rumah dan gedung Pospol tetapi termasuk sejumlah permukiman warga. Longsor terjadi akibat bencana badai yang terjadi sejak 2021 hingga 2022.

Kapospol Haekto, Bripka Bernabe da Costa saat ditemui Kamis (5/5), mengaku, rumah tersebut sebelumnya ditempati keluarganya. Tetapi bangunan rumah sudah tidak dihuni lagi karena nyaris longsor.

Menurut Bernabe kondisi bangunan Pospol sebelumnya sangat jauh dari bibir sungai itu, tetapi derasnya banjir Noemuti yang terus terjadi sehingga menggerus tebing atau tanah di sekitar bangunan itu.

Bernabe berharap, pemerintah secepatnya memberi perhatian dengan membuat penahan atau sejenisnya sehingga tidak sampai merusak bangunan yang ada.

"Lihat saja kondisinya sebagian pondasi rumah Pospol tinggal 1 meter saja dari bibir tebing sungai. Kalau banjir datang lagi pasti bangunan rumah hanyut terbawa banjir," tandasnya.

Menurutnya sejumlah pohon besar yang sebelumnya berdiri kokoh sebagai penahan banjir sudah hanyut terbawa banjir. Ada juga inisiatif warga untuk tanaman bambu tetapi longsor diterjang banjir.

Ia berharap pemerintah secepatnya membantu penanganan darurat seperti relokasi arah banjir dan dibangun bronjong. Mengingat bukan saja mengancam kantor Pos Polisi tetapi juga mengancam rumah warga di sepanjang aliran sungai itu.

"Kalau hujan dan banjir air meluap masuk ke sekitar rumah warga. Kami disini tidak bisa tidur karena takut," ujar Barnabe.

Dikatakan, Pemkab TTU sudah meninjau lokasi longsor. Bupati dan Dinas teknis berjanji segera
membangun bronjong disepanjang tebing sungai. Tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

"Pak Bupati sudah turun lihat ini lokasi tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Beliau janji segera bangun bronjong tapi sampai sekarang tidak ada realisasi," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD TTU, Yasintus Lape Naif saat dikonfirmasi mengaku sejumlah lokasi bencana sudah disampaikan berulang kali kepada pemerintah untuk segera menanganinya. Nyatanya, sampai saat ini belum ada tanggapan serius dari Pemkab TTU.

Yasintus mengaku sangat menyesalkan lambannya respon pemerintah untuk mengatasi sejumlah titik jalan juga jembatan yang longsor akibat badai hujan tahun ini.

Menurutnya, dana tak terduga sudah dialokasikan pemerintah sebesar Rp 10 miliar. Mestinya ketersediaan anggaran langsung ditanggapi pemerintah.

Dikatakan, Pemkab harusnya pakai tanggap darurat. Tinggal dinas teknis menunggu surat perintah bencana dari Bupati untuk segera tindaklanjuti. "Kita sangat sesalkan lambannya respon pemerintah untuk segera mengatasi fasilitas yang rusak akibat bencana. Mestinya harus cepat bertindak sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Seperti longsor yang mengancam area permukiman warga di Pospol Haekto, jalan di Manufui, jembatan yang putus di Biboki termasuk jalan di Oeolo, Kecamatan Mutis," tegasnya. (*)

PENULIS: JOHNI SIKI
Editor: Marthen Bana

  • Bagikan