KPU RI Launching Tahapan Pemilu, Hasyim Asy’ari: Indonesia Tetap Bhineka Tunggal Ika

  • Bagikan
LAUNCHING. Jajaran KPU RI me-launching tahapan Pemilu Tahun 2024 secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (14/6). Dari Kota Kupang, momentum ini diikuti secara daring oleh Ketua KPU Kota Kupang, Decki Ballo dan jajaran serta dihadiri unsur Forkompinda setempat. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia me-launching tahapan Pemilu tahun 2024 secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (14/6).

Launching tahapan Pemilu itu dilakukan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.

Di KPU Kota Kupang, peluncuran ini diikuti secara daring oleh Ketua KPU Kota Kupang, Decki Ballo, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensi Funay, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Kristian Baitanu, Ketua Bawaslu Kota Kupang, Julianus Nomleni dan Komisioner Adi Nange.

Dalam sambutannya, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan, amanat konstitusi Indonesia ajang pemilu dilaksanakan setiap lima tahun.

"Ajang Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali secara jujur dan adil. Pemilu dan Pilkada adalah agenda penting untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, harus berangkat dari pemahaman kita bahwa kita ini majemuk dan plural, dengan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, beragam dan satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia," ujarnya.

Karena itu, kata Hasyim, komitmen menjadikan Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, sebagai wujud dari Bhineka Tunggal Ika.

Dia mengatakan, pada Februari 2024 akan dilakukan kompetisi, partai politik akan berkompetisi untuk merebut kekuasaan, Presiden dan Wakil Presiden, juga wakil rakyat di legislatif.

Tetapi dalam waktu yang tidak jauh, akan kembali digelar pemilihan kepala daerah, dimana partai-partai politik akan kembali berkoalisi untuk menentukan dan mendukung serta mencalonkan kepala daerah.

"Yang kita harus pastikan bahwa semua warga negara menggunakan haknya untuk memilih. Hari pemungutan suara, sesuai amanah konstitusi dan undang-undang, tepat 20 bulan sebelum pemungutan suara, maka hari ini adalah hari dimulainya tahapan Pemilu tahun 2024," jelasnya.

KPU juga meminta dukungan kepada semua atau segenap pimpinan bangsa Indonesia dan semua rakyat Indonesia, untuk menyukseskan Pemilu. KPU bertugas untuk melayani pemilih dan peserta Pemilu. Karena itu, anggota KPU tidak boleh terlibat konflik.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan, sudah jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Jangan memandang Pemilu di Indonesia sekadar mekanisme demokrasi, tidak boleh hanya dianggap rutinitas lima tahun sekali, tetapi Pemilu memiliki kedudukan strategis di Indonesia, karena Pemilu merupakan perwujudan pengamalan sila keempat Pancasila," kata Puan.

Puan mengatakan, Pemilu menjadi arena bagi rakyat untuk memilih pemimpin eksekutif, mulai dari Bupati, Wali Kota, Gubernur sampai Presiden dan Wakil Presiden. Hasil Pemilu sangat menentukan wajah kehidupan berbangsa dan bernegara untuk lima tahun ke depan.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Kupang, Decki Ballo, saat diwawancarai di kantornya usai launching tahapan Pemilu secara online, mengatakan, dengan peluncuran ini, maka tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 sudah dimulai.

"Tahapan awal yang akan dilakukan adalah verifikasi partai politik yang dilakukan secara online langsung oleh KPU RI, pemutahiran data pemilih, dilanjutkan dengan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Ini beberapa agenda yang harus dikerjakan tahun 2022 ini," kata Decki.

Dia melanjutkan, untuk pemetaan data pemilih KPU RI telah berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil untuk pemetaan data pemilih. "Untuk anggaran Pemilu sendiri semuanya menggunakan anggaran dari pusat," jelasnya.

Sementara untuk anggaran Pilkada, KPU Kota Kupang mengusulkan anggaran sebesar Rp 34,9 miliar, tetapi sampai saat ini masih menunggu realisasi dari pemerintah, berapa anggaran yang sudah dialokasikan sampai saat ini.

Pilkada yang akan digelar November 2024 nanti, anggarannya wajib disediakan oleh pemerintah daerah dan jika tidak mampu maka harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. "Kalau dibandingkan Pilkada lima tahun lalu, sekitar Rp 23 miliar tetapi kami dari KPU Kota Kupang kembalikan Rp 6 miliar," jelas Decki. (r2)

Editor: Marthen Bana

  • Bagikan