LABUAN BAJO, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Pembangunan sarana-prasarana yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) membutuhkan seorang konsultan berkelas internasional. Pasalnya Labuan Bajo dan kawasan sekitarnya sudah menjadi daerah super primium.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Gerindra, Sudewo saat dialog bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar di aula kantor bupati setempat, Jumat (1/7). "Mumpung Labuan Bajo ini belum apa-apa, masih harus dibenahi srhingga butuh ahli konstruksi berkelas internasional supaya Labuan Bajo juga benar-benar berwajah internesional," tandasnya.
Hadir dalam kesempatan itu 9 anggota Komisi V DPR RI, para mitra pemerintah pusat dan daerah serta staekholder terkait.
Sudewo menjelaskan, alasan butuh konstruksi kelas internasional dalam pembangunan membenahi Labuan Bajo karena ini kota super premimum dan super prioritas dalam pembangunan pariwisatanya. Dengan demikian, tamu atau wisatawan yang datang juga bisa menikmati innfrastruktur dan sarana yang disediakan.
Sudewo juga mengatakan, Bandar Komodo, Labuan Bajo adalah wajah Indonesia di hadapan internasional sehingga tidak hanya sekadar mengejar tiket tetapi juga penampilannya. "Harus memperhatikan kebersihan, keindahan, kerapihan," tandasnya.
Sudewo menuturkan, setiap pekerjaan di bandara harus diperhatikan secara detail. Dari data yang ada pada Juni 2022, rata-rata 18 pesawat yang turun di Labuan Bajo. Ini sangat bagus karena melebihi Solo, Jawa Tengah.
"Ini potensi luar biasa di sini. Jangan hanya pikir tiket mahal tetapi harus pikir dampak pergerakan ekonomi berdampak bagi masyarakat," tegasnya.
Pemkab Mabar, kata Sudewa, harus menyiapkan masyarakat agar mengambil peran dalam pariwisata ini supaya mereka sendiri tidak hanya sebagai obyek tetapi subyek.
Hal senada juga dikemukakan anggota Komisi V DPR RI lainnya, Efendy Sianipar. Politikus asal Riau ini berharap pengembangan infrastruktur dan sarana-prasarana dalam mendukung pariwisata perlu juga membangun nilai-nilai budaya yang ada di desa-desa dan pedalaman.
"Obyek wisata yang ada di Labuan Bajo bukan hanya di laut tetapi juga pedalaman. Masih banyak obyek yang bagus supaya masyarakat pedalaman juga mendapatkan dampak adanya pariwisata ini," katanya.
Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi V ini juga meragukan komitmen Pemkab Mabar dalam mengelola aset-aset proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pasalnya Pemkab dianggap tidak mampu.
Menyikapi keraguan ini, Bupati Mabar, Edistasius Endi dengan tegas menyatakan bahwa aset pamda, baik itu Waterfront City, Puncak Waringin, maupun Batu Cermin dibangun di atas aset milik Pemkab Mabar. Karena itu, pemerintah pusat, provinsi dan daerah harus duduk bersama membicarakan masalah ini. "Kita harus duduk bersama bicara soal ini karena lahan itu aset milik Pemda Mabar," jelas Bupati Endi. (Krf7)
Editor: Marthen Bana
