KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT kini memiliki Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk menempatkan stafnya di NTT.
Gedung yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu beralamat di jalan Bung Tomo No.3, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Gedung tipe 36/3 lantai itu menghabiskan anggaran senilai Rp 20.653.645.00 yang dialokasikan tahun 2021. Bangunan tersebut dikerjakan selama 237 hari kerja atau sejak 25 Juni 2021 hingga 17 Februari 2022. Gedung tersebut diresmikan langsung Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh l, Selasa (26/7).
Gedung tiga lantai yang dibangun di atas tanah seluas 912,63 m² itu memiliki 44 unit kamar dan bisa menampung sebanyak 176 orang. Bangunan itu juga sudah dilengkapi mebeler berupa tempat tidur dan kursi. Selain itu, terdapat fasilitas umum seperti mushola, cafe, fasilitas olahraga, dan rencanya dibuka BPKPMart.
Dengan kehadiran gedung tersebut, maka staf BPKP tidak ada lagi yang menempati kos-kosan sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pembangunan di NTT.
Para penghuni juga diwajibkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk menjaga kebersihan dan kamtibmas serta menjaga hubungan baik antarwarga sekitar.
Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Bernadinus Mere, mengatakan, dengan berbagai pembangunan seperti ini, dapat mewujudkan Kota Kupang dari sisi tata kelola dan aspek lainnya.
Dikatakan, masih banyak warga Kota Kupang yang belum memiliki rumah tidak layak huni, maka di bawah kepemimpinan Wali Kota Kupang, dicanangkan program bedah rumah bagi keluarga kurang mampu.
Menurutnya, program itu telah dirasakan masyarakat dan masyarakat sangat mengapresiasi Pemkot. Terdapat sebanyak 1.043 unit rumah sudah dibangun sesuai visi misi Wali Kota Kupang.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat untuk program terus juga harus ada sehingga bisa memberikan kehidupan yang layak kepada masyarakat kota.
"Kerja sama dengan pemerintah pusat sebenarnya ada sehingga dapat mendukung dari sisi anggaran agar dapat memberikan rumah hunian yang layak," katanya.
Ia juga memesan kepada penghuni rusun agar tetap menjaga kebersihan dan tetap menjaga kondisi kamtibmas di sekitarnya dengan membangun komunikasi dan hubungan baik dengan tetangga.
Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mengatakan, ke depan, Kementrian PUPR akan terus meningkatkan sinergi dengan BPKP agar menyiapkan tempat hunian yang nyaman bagi ASN di NTT.
Selain di NTT, wilayah lain juga terus didorong agar memberikan kenyamanan kepada pegawai dan ASN pada BPKP untuk bekerja lebih giat lagi
Dikatakan, BPKP dapat menyediakan anggaran operasional sehingga dapat merawat gedung dan mebeler tersebut secara baik sehingga bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.
"Penanganan hunian pasca Badai Seroja kita siapkan di Manulai II dan sudah selesai. Dengan hunian yang sudah selesai dibangun ini langsung dimanfaatkan agar tidak terkesan mubasir," sebutnya.
Pada 25 Desember, yang merupakan HUT Perumahan, diharapkan dapat meningkatkan sinergitas pemerintah daerah dan pusat sehingga adanya kolaborasi dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan rumah layak huni secara masif.
"Kita siap membangun dan menganggarkan anggaran untuk membangun hunian-hunian yang layak. Pemda harus melihat peluang ini untuk membangun komunikasi dengan pempus agar anggaran bisa diluncurkan ke daerah," katanya.
Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan tersebut karena melalui acara itu, dirinya bisa menginjakkan kakinya di Provinsi NTT.
Kepada seluruh staf BPKP, Yusuf Ateh mengingatkan untuk bersyukur karena gedung ini sangat istimewa. Dengan kehadiran bangunan itu, sudah sangat membantu pegawai dan staf agar tidak lagi kos-kosan lagi.
"Staf yang tempati gedung ini harus memanfaatkan secara baik, merawat, dan membuka cafe dan BPKPMart yang sudah direncanakan itu. Hal lainnya yang bisa memberikan manfaat tidak hanya penghuni namun juga kepada masyarakat sekitar," sebutnya.
Dikatakan, dengan memperlancarkan seluruh pembangunan, katanya, BPKP juga terus mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah.
Menurutnya, bangunan ini merupakan bangunan terbaik yang dimiliki BPKP di seluruh Indonesia. Jadi dipastikan banyak staf BPKP yang minta pindah ke Kupang. Kondisi hunian di daerah lain masih mengandalkan kos-kosan, namun di NTT ini sangat istimewa.
"Semoga ini menjadi motivasi agar ASN dapat bekerja secara maksimal untuk mendukung pembangunan di daerah," katanya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan cendramata dari Kepala BPKP kepada Dirjen Perumahan Kementerian PUPR RI. Keduanya pun diberikan kesempatan mengguntingkan pita tanda dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian gedung rumah susun itu. (r3)
Editor: Marthen Bana
