MENIA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Membangun Kabupaten Sabu Raijua tak cukup hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua berfikir keras mencari dukungan anggaran khususnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang masih mengendap di pusat.
Untuk diketahui, kondisi APBD Kabupaten Sabu Raijua dinilai tak cukup untuk pembangunan kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan. Apalagi bagi Sabu Raijua sebagai sebuah kabupaten baru di NTT.
Dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, dan wilayah yang sangat terbatas menjadi tantangan terberat bagi Pemkab Sabu Raijua untuk menyejahterakan masyarakatnya.
Untuk dapat meraih kue APBN tersebut, Bupati Sabu Raijua, Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, kembali melakukan safari ke sejumlah kementrian di Jakarta. Sebelumnya, Bupati Sabu ini telah mendatangi Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kali ini, Bupati Nick Rihi Heke kembali lagi untuk melakukan koordinasi dan lobi-lobi dalam rangka meraih dana APBN pusat di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Kementerian Sosial RI.
Kunjungan bupati dan rombongan juga diikuti oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sabu sekaligus menagih janji pemerintah pusat yang menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah terluar Indonesia.
Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu kabupaten terselatan di Indonesa atau beranda Indonesia bagian selatan. Selain itu, keberadaan Kabupaten Sabu Raijua yang dikategorikan sebagai daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) menurut Bupati Nick harus mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat.
Road show Bupati Sabu Raijua dan rombongan diawali di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Mereka diterima Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Drs. Nirwan A. Helmi, MM, Plt. Dirjen Pembangunn dan Pengembangn Kawasan Transmigrasi, Ir. Rajumber Prihatin, M.Si, Sumardi, S.Sos, Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Fasilitasi Pembangunan Satuan Permukiman), dan Wawan Gunawan, S.T., M.M.S.I, Koordinator Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci SKP & Rencana Detail KPB.
Di kementerian ini, Bupati Nick meminta agar Pemerintah Pusat melalui kementerian segera membangun kawasan transmigrasi yang telah disiapkan Pemkab Sabu Raijua. Bupati menyampaikan bahwa sejak 2013, Pemkab Sabu Raijua telah menghibahkan tanah ulayat milik para para suku seluas 195 hektare untuk dijadikan kawasan transmigrasi dan telah mendapatkan persetujuan di tahun 2016. Namun hingga tahun 2022, belum ada perhatian dari Pemerintah Pusat.
Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk dan belum dimulainya program transmigrasi ke Pulau Sabu, pemerintah membangun sekitar 98 rumah sederhana di kawasan tersebut bagi warga kurang mampu.
“Mungkin ada kekurangan sehingga sampai saat ini program tersebut belum dijalankan oleh kementerian,” tanya bupati kepada pejabat yang menerima kunjungan mereka. "Kami harapkan segera dimanfaatkan agar program transmigrasi di Sabu bisa dilaksanakan. Harapan kami, dari kementerian bisa mengeksekusi apa yang menjadi program bersama ini," sambung Bupati Nick.
Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Drs. Nirwan A.Helmi, MM, pada kesempatan itu menyampaikan, pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolasi atau tertinggal. Tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.
Dia memberi apresiasi terhadap Pemkab Sabu Raijua karena telah menyusun rencana teknis, termasuk air bersih di kawasan transmigrasi yang telah disiapkan.
Menurutnya, kawasan tramsigrasi Kabupaten Sabu Raijua termasuk dari 100 kawasan transmigrasi prirotas Kemendes-PDT. Hal ini menjadi tantangan bagi kementerian untuk segera merealisasikannya di tahun 2023 mendatang.
“Tentunya dengan tetap mengacu pada Perpres dengan melihat komposisi anggaran. Yang menjadi prioritas kita terus dorong dalam hal penganggaran,” katanya.
Kendati dari segi anggaran belum memadai, kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas terus didorong dengan berkolaborasi dengan sejumlah kementerian lainnya seperti PPUR, Pariwisata termasuk badan usaha, media, akademisi sehingga kawasan tersebut dipercepat penanganannya.
“Kawasan Sabu ini kita akan pelajari, paling tidak beberapa hal dengan kerja sama dengan beberapa kementerian dan kita sudah bentuk tim yang dikoordinasikan oleh Kementerian PMK,” ujarnya.
"Sementara ini kita menyusun rensana aksi untuk melakukan intervensi, termasuk menyusun anggaran untuk rencana aksi Tahun 2023 sehingga semua pihak termasuk daerah berkolaborasi,” tambah dia.
Sementara Plt. Dirjen Pembangunn dan Pengembangn Kawasan Transmigrasi, Ir. Rajumber Prihatin, M.Si menjelaskan bahwa prioritas kementerian adalah pembangunan daerah 3T dan Kabupaten Sabu Raijua adalah beranda selatan Indonesia. Hal itu menjadi perhatian dan komitmen kementerian untuk membangun Indonesia dari pinggir.
“Kemampuan membangun daerah dengan mengandalkan uang daerah masih kurang sehingga membutuhkan transmigrasi. Kita terus perdalam untuk membangun Sabu Raijua dari sisi transmigrasi,” ungkapnya.
Bupati Sabu Raijua kembali menegaskan bahwa sebagai kabupaten yang berada di beranda selatan Indonesia, campur tangan Pemerintah Pusat sangat diharapkan. Apalagi, pihaknya telah menyediakan lahan sebagai kawasan transmigrasi. Dan pihaknya akan segera melengkapi data yang diperlukan.
Sambangi Kemenaker dan Kemensos
Selanjutnya, Bupati Sabu Raijua mendatangi Kementrrian Tenaga Kerja (Kemenaker) guna meminta untuk memperhatikan tambak garam yang ada di Kabupaten Sabu Raijua. Bupati dan rombongan diterima Direktur Bina Perluasan Kerja I Nyoman Darmantu, Kepala Tata Usaha Mario Verdiansyah, Sub Koordinator Bidang Perluasan Kerja Dalam Hubungan Kerja, Syafiqurahhman, dan Koordinator Bidang Pengantar Kerja, Yanti Marianti.
Dalam paparannya, Bupati Nick menjelaskan potensi garam yang ada di daerah itu dan dikategorikan sebagai garam berkualitas premium. Saat ini, katanya tersedia lahan sekitar 200 hektare lahan, dan baru dikelola 100 hektare lebih. Dari setiap hektare, bisa menghasilan garam sebanyak 15 ton, dan sebulan bisa 3 - 4 kali panen.
Bupati mengakui jika pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan investor untuk berkolaborasi mengembangkan potensi garam di Sabu Raijua ini.
Masih menurut Bupati Nick, garam Sabu Raijua masuk kategori garam kelas premium karena terjaga kualitasnya terutama air laut yang digunakan berasal dari laut lepas dan didukung dengan cuaca panas serta angin yang baik.
“Dan itu hanya ada di Sabu. Sabu Raijua tidak memiliki sungai yang muaranya di laut sehingga airnya tidak kotor,” sebut Bupati Nick mempromosikan wilayahnya itu.
Bupati Nick berharap, kementerian harus melakukan intervensi terhadap penanganan tambak garam yang ada sehingga membuka peluang kerja bagi masyarakat di daerahnya. “Rendahnya kesempatan kerja sehingga harus ada potensi yang dibuka. Kami butuh intervensi dari kementerian ini sehingga tercipta lapangan kerja dan bisa mengurangi kemiskinan,” pinta Bupati Nick.
Hal yang sama dilakukan Bupati Nick ketika mendatangi Kementerian Sosial, Rabu (9/8). Bupati Nick menyampaikan bahwa permasalahan utama yang dihadapi di Bidang Pembangunan SDM dan Kesejahteraan Sosial adalah rendahnya nilai IPM, tingginya angka stunting dan masih tingginya angka kemiskinan. Selanjutnya di bidang ekonomi, permasalahan utama adalah masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, rendahnya inovasi dan daya saing masyarakat dibidang industri pengolahan.
Untuk bidang pemerintahan umum, Bupati Nick menyebutkan bahwa belum optimalnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel termasuk kualitas pelayanan publik. Di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, juga masih lemahnya konektivitas, kualitas, aksebilitas infrastruktur serta penataan permukiman dan pelestarian lingkungan hidup.
Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sabu Raijua, Bupati Nick mengaku bisa dilakukan dengan beberapa agenda. Diantaranya mandatory spending untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan berdampak juga pada intervensi sensitif dan spesifik penanganan stunting. Langkah berikutnya adalah pengalokasian anggaran khusus untuk pemulihan ekonomi bagi daerah 3T dalam rangka penanggulangan kemiskinan ektrem dan stunting melalui bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE) dan Bansos Kesejahteraan Keluarga (RUTILAHU).
“Kami berharap agar Kementerian Sosial bisa melakukan intervensi dengan program-program pembangunan untuk masyarakat di Sabu Raijua,” harap Bupati Nick. (*/yl)
Editor: Marthen Bana
