Polri Dorong Partisipasi Perempuan dalam Operasi Perdamaian Dunia
KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menunjuk Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Pol. Drs Johni Asadoma, M.Hum, memimpin delegasi Polri menghadiri United Nations Chief of Police Summit (UNCOPS) atau Konferensi Tingkat Tinggi Kepala Polisi Negara anggota PBB, selama dua hari, 31 Agustus - 1 September 2022, di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.
Konferensi yg diikuti oleh 114 negara anggota PBB ini adalah konferensi kepolisian terbesar para kepala polisi negara anggota PBB.
Dalam konferensi tingkat tinggi ini, Irjen Pol. Johni Asadoma yang hadir mewakili Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan empat poin statement Polri di depan peserta konferensi. Keempat poin dimaksud, pertama, perlunya meningkatkan kemitraan dalam mendukung operasi pemeliharaan perdamaian.
"Peacekeeping merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita harus bekerja secara bersama-sama untuk menyediakan dukungan kepada Peacekeeping, baik dari aspek politik, finansial, dan sumber daya manusia," ujar mantan Waka Polda NTT ini.
Hal kedua, lanjut Johni, perlunya meningkatkan partisipasi perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Ia menyebutkan bahwa Indonesia sangat mengadvokasi partisipasi perempuan yang lebih besar dalam peacekeeping atau urusan perdamaian dunia.
Johni menyebutkan, pada tahun 2020, Indonesia menginisiasi resolusi Dewan Keamanan PBB 2538, yakni resolusi pertama mengenai peran perempuan dalam peacekeeping. Saat ini, sambungnya, lebih dari 30 persen individual police officer dan 14 persen anggota Formed Police Unit (FPU) adalah perempuan.
"Kami mendorong segenap negara anggota untuk menggandakan upayanya meningkatkan jumlah peacekeeper perempuan," imbuh mantan Waka Polda Sulawesi Utara ini.
Selain itu, kata Johni, keamanan dan keselamatan peacekeepers merupakan prioritas utama Indonesia. Peacekeepers, sebutnya, melaksanakan tugasnya di lingkungan penuh bahaya. "Kita harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan para peacekeeper. Setiap gangguan keamanan terhadap para peacekeepee harus segera diinvestigasi dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban," ujarnya.
Johni mengungkapkan bahwa tahun ini, Polri baru saja mendirikan Pusat Pelatihan Police Peacekeeping yang terletak di Tangerang, satu setengah jam perjalanan dari Jakarta. Pada 28 November hingga 17 Desember 2022, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan UN Certified Trainers Course untuk regional Asia.
"Di masa yang akan datang, Polri siap untuk menjadi tuan rumah pelatihan UN Police bertempat di Pusat Pelatihan Police Peacekeeping Indonesia," ungkap Johni dalam Bahasa Inggris yang disambut meriah peserta konferensi.
Sebelum menghadiri UNCOPS, Johni kepada TIMEX, Sabtu (3/9) mengatakan, delegasi Polri yang ia pimpin, juga mengadakan kunjungan kerja ke Pusat Pendidikan FBI National Academy di Quantico, Virginia. Kunjungan itu bertujuan membangun hubungan yang lebih erat agar para perwira Polri dapat mengikuti pendidikan di FBI National Academy.
Selain itu, kata Irjen Johni Asadoma, dirinya juga mengadakan pertemuan khusus dengan Under Secretary General Peace Operation. Dalam pertemuan itu, mereka membahas peningkatan pastisipasi Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia di bawah PBB.
Saat ini, demikian Johni, Polri menugaskan sebanyak 181 personilnya pada misi pemeliharaan perdamain PBB di Republik Afrika Tengah, Republik Mali, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Sudan Selatan.
Tentang UNCOPS
Acara UNCOPS sendiri diawali dengan reception welcome oleh Under Secretary General Peace Operation, Mr. Jean Pierre Lacroix pada 31 Agustus 2022 sore. Sedangkan acara konferensi dilaksanakan 1 September 2022 di ruang sidang utama Markas Besar PBB.
Johni Asadoma menjelaskan, UNCOPS ke-3 tahun 2022 ini membahas tiga tema besar. Pertama, aksi nyata pemeliharaan PBB atau Action for Peace Keeping (A4P), meliputi kontribusi kepolisian anggota PBB untuk pemeliharaan perdamaian yang lebih efektif.
Kedua, agenda bersama dan agenda 2030 terkait peran polisi PBB, dan ketiga terkait performance, yakni menyangkut kemampuan dan pola pikir personel Polisi PBB yang dibutuhkan.
KTT Kepala Polisi PBB (UNCOPS) merupakan kesempatan kepada pimpinan institusi kepolisian dan perwakilan PBB untuk memperkuat komitmen terhadap Action for Peacekeeping, serta berkontribusi terhadap upaya pencapaian sustainable development goals melalui pembahasan hal-hal terkait berkontribusi untuk menciptakan koherensi kolektif di balik strategi politik melalui reformasi kepolisian yang komprehensif.
Melindungi dan memberdayakan warga sipil melalui pemolisian berorientasi komunitas untuk pembaharuan kontrak sosial masyarakat.
Mempercepat implementasi Women, Peace and Security Agenda melalui pemolisian yang bersifat responsif terhadap isu jender, peningkatan partidipasi perempuan dalam kegiatan politik, pengambilan keputusan dan keseimbangan jender baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup PBB.
Juga meningkatkan akuntabilitas terhadap para peacekeeper dengan meningkatkan keamanan dan keselamatan melalui pemolisian berbasis intelijen dan peningkatan kewaspadaan yang bersifat situasional
Selain itu, mempertahankan kedamaian melalui kontribusi terhadap supremasi hukum, agenda 2030 dan sustainable development goal nomor 16. Memperkuat kapabilitas dan pola pikir UN Police yang berdasarkan data dan teknologi melalui rezim kinerja yang bersifat sistematis dimulai dari sebelum penugasan hingga akhir penugasan.
Meningkatkan kemitraan dengan host countries, organisasii regional dan institusi lainnya untuk memfasilitasi asistensi pemolisian internasional yang bersifat koheren.
Meningkatkan akuntabilitas peacekeepers melalui peningkatan kesadaran akan disiplin serta kerangka kerja manajemen lingkungan UN Police (UNPOL).
Diharapkan pertemuan ini menghasilkan kesamaan visi dan komitmen konkret untuk meningkatkan kemampuan UN Police untuk berkontribusi secara efektif terhadap prioritas action for peacekeeping dan action for peacekeeping plus. Juga keterhububungan antara pemolisian dalam lingkup nasional maupun PBB untuk meningkatkan keamanan global.
Apresiasi kolektif terhadap segala peran yang dilaksanakan dan pemolisian di tingkat nasional, maupun pemolisian oleh PBB dalam menangani tantangan-tantangan terhadap peacekeeping yang bersifat sistematik.
Pemahaman bersama akan kebutuhan UNPOL, termasuk di antaranya yang terkait dengan safety and security serta komitmen konkret negara anggota dan sekretariat PBB.
Adanya Roadmap bersama untuk mewujudkan visi Sekjen PBB tentang UNPOL yang modern,
lincah, mobile, dan fleksibel, memiliki spesiliasi, berdasarkan hukum dan norma, inovatif berdasarkan data dan didukung teknologi. (aln)
