KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Dinas Kesehatan Kota Kupang manjadikan bulan Agustus sebagai bulan timbang berat dan tinggi badan bayi. Sejauh ini, Dinas Kesehatan Kota Kupang telah melakukan proses timbang berat dan mengukur tinggi terhadap 70 persen balita dari target 30.000 sasaran.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati mengaku, dari 70 persen balita yang ditimbang dan diukur tinggi badannya, sebanyak 22 persen mengalami stunting atau gizi buruk.
Menurut drg. Retno, dari target sasaran bulan timbang untuk 30.000 balita, yang sudah melakukan penimbangan sebanyak 24.000 bayi dan balita.
Retnowati menjelaskan, data ini merupakan data sementara karena masih akan terus diperbarui. Pasalnya, saat ini masih terus dilakukan peng-input-an data. "Jadi selama bulan Agustus itu, kita fokuskan untuk mencari sasaran penimbangan. Saat ini, selama September ini, kita fokuskan untuk meng-input data," terangnya.
Retnowati menyatakan, penanganan masalah stunting ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, misalnya Dinas PPKB, Dinas Sosial, dan OPD lainnya.
"Dinas Kesehatan sebenarnya fokus pada penanganannya, yaitu dengan pemberian vitamin A, Pemberian Makanan Tambahan atau PMT, susu, dan biskuit," ujar drg. Retnowati saat diwawancarai Senin (5/9).
Selanjutnya, Dinas Sosial, kata Retnowati, mengintervensi bantuan sosial yang ada, misalnya bantuan beras dan pendataan untuk diikutkan dalam kepesertaan BPJS PBI Pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Kupang, drg. Francisca Johana H. Ikasasi, mengatakan, untuk penanganan dan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan hanya dari satu OPD sendiri, tetapi harus bekerja bersama-sama.
Stunting dan gizi buruk bukan merupakan sesuatu yang instan, perlu adanya kerja kolaboratif dengan semua OPD. Konvergensi penanganan stunting ada dua, yaitu konvergensi sensitif dan spesifik.
Sensitif menjadi bagian dari OPD PPKB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PUPR, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugasnya memberikan edukasi dan rangsangan.
"Stunting salah satu penyebabnya adalah kemiskinan dan pola asuh. Bagaimana pola asuh sebuah keluarga yang mempunyai bayi balita atau sebelum memiliki bayi balita, 1.000 hari pertama kehidupan, bagaimana penanganannya," katanya.
Sementara Dinas PPKB, kata Franscisca, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada sasaran yang berpotensi stunting. Mereka yang dikatakan berisiko stunting yaitu keluarga yang memiliki bayi-balita, yang memiliki remaja, memiliki pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui.
"Kelompok ini yang harus didampingi. Dinas PPKB juga secara intens melakukan pendampingan tetapi tentunya harus didasari dengan data keluarga yang berisiko stunting. Kami memiliki data 26.000 keluarga di Kota Kupang memiliki risiko stunting," beber Francisca.
Data ini, lanjut Francisca, melakukan verifikasi bekerja sama dengan Dinas Keependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan aparat kelurahan dan kecamatan.
"Berisiko stunting artinya mereka yang berisiko untuk menjadi stunting, sehingga mereka perlu didampingi agar tidak menghasilkan anak-anak yang stunting," jelasnya.
Francisca melanjutkan, Dinas PPKB juga memiliki kader pendamping keluarga yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek mengatakan, capaian bulan timbang sebesar 70 persen tentunya merupakan hal yang baik. Bisa dilanjutkan dengan gerakan sweeping di masyarakat yang bisa dilakukan pada September ini.
"Tentunya hal ini bisa dicapai dengan kerja sama semua kader Posyandu, tokoh masyarakat, dan partisipasi aktif semua masyarakat," katanya.
Angka 70 persen ini, kata Ewalde merupakan sesuatu yang sangat baik menunjukkan kinerja yang baik pula dari semua jajaran di Dinas Kesehatan maupun kader Posyandu.
Hal yang miris adalah persentase angka stunting di Kota Kupang, yakni mencapai 22 persen. Walau ini masih berupa data sementara, tentunya menjadi perhatian serius. Perlu adanya kerja nyata yang berimbas pada anggaran untuk penanganannya.
"Tentunya kita dorong agar peanganannya ini bisa dilakukan dengan baik. Kita tidak bisa hanya mengharapkan Dinas Kesehatan saja. Oleh karena itu, perlu juga mengaktifkan seluruh petugas gizi yang ada di Puskesmas, OPD-OPD terkait agar lebih fokus dalam kerja penanganan dan pencegahan stunting," jelasnya. (r2)
Editor: Marthen Bana
