KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Progres realisasi dana bantuan korban Badai Seroja di Kota Kupang telah mencapai 86,16 persen. Progres kemajuan fisik pekerjaan perbaikan rumah juga sampai saat ini telah mencapai 10.627 unit.
Sementara progres pencairan keuangan sebesar Rp 123.482.605.000 atau 81.78 persen (terhadap pagu dana), sedangkan terhadap rekening terisi mencapai 86,16 persen.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Ernest Ludji mengatakan, sampai saat ini proses pembukaan rekening bank bagi penerima dana bantuan Seroja telah selesai.
"Artinya sebanyak 51 kelurahan telah selesai melakukan proses pembukaan rekening. Kita targetkan semua proses penyaluran dana bantuan bagi korban Seroja selesai sebelum akhir tahun 2022 nanti," kata Ernest saat diwawancarai TIMEX di ruang kerjanya, Senin (5/9).
Menurut Ernest, saldo awal (pagu dana) bagi korban Badai Seroja di Kota Kupang sesuai penyaluran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 150,985 miliar. Dari totol dana itu, rekening terisi sampai saat ini, khususnya pada 51 kelurahan terdampak, jumlah dana yang tersalurkan sebesar Rp 143,309 miliar. Sementara rumah yang mengalami pergeseran kategori kerusakan dananya ditarik kembali ke rekening BPBD sehingga saldo di rekening sampai saat ini sebesar Rp 7,675 miliar.
Ernest mengaku, anggaran pendampingan untuk tim teknis di lapangan, sampai saat ini belum tersedia karena tidak dianggarkan pada sidang anggaran murni tahun 2022. Untuk itu, lanjut Ernest, anggaran pendampingan untuk tim teknis ini akan diusulkan pada Sidang Anggaran Perubahan Tahun 2022, dengan besaran mencapai Rp 1 miliar lebih.
"Tim teknis yang melakukan pendampingan di lapangan, melakukan verifikasi dan validasi, sehingga kita akan usulkan di sidang perubahan nanti. Saat ini mereka bekerja tanpa ada anggaran," ujar Ernest.
Ernest menjelaskan, dana yang diusulkan Rp 1 Miliar tersebut digunakan untuk pembiayaan bagi 70 orang tim teknis yang melakukan pendampingan. "Juga digunakan untuk pembelian alat tulis kantor atau ATK," tambahnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek, memberikan apresiasi kepada BPBD yang bekerja dengan baik untuk membantu masyarakat.
Dari 12.000 lebih penerima bantuan, tanpa adanya dana sharing untuk pendampingan tim teknis, tetapi BPBD bersama seluruh tim teknis terus melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat membantu masyarakat.
"Walaupun diwarnai dengan kelakuan oknum tim teknis yang mengecewakan masyarakat, namun hal itu merupakan fakta di lapangan yang tidak bisa dihindari. Sebagai mitra komisi, kami memberikan apresiasi (Kepada BPBD, Red) karena dengan ketiadaan anggaran tetapi mereka tetap bekerja untuk membantu masyarakat," kata politikus PKB ini.
Terkait dana sharing untuk pembiayaan pendampingan bagi tim teknis di lapangan, Ewalde mengaku hal tersebut merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah. Dan ini merupakan petunjuk dari pemerintah pusat dalam hal ini BNPB.
"Karena pada awal diberikannya bantuan dana Seroja dari BNPB, sudah ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyiapkan dana sharing untuk pendampingan tim teknis, karena berkaitan dengan honor tim teknis," kata Ewalde dikonfirmasi pertelepon, Senin (5/9).
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kupang ini mengatakan, dana sharing akan menjadi perhatian di sidang perubahan, sebab ini merupakan kewajiban Pemda. "Karena seharusnya dianggarkan pada sidang APBD murni Tahun 2022 kemarin. Kita juga mendukung BPBD dan tim teknis untuk menyelesaikan sisa validasi di masyarakat agar bisa selesai tepat waktu," katanya. (r2)
Editor: Marthen Bana
