KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Keputusan Pemerintah Pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Sabtu (3/9/2022) lalu menimbulkan aksi protes dari berbagai elemen masyarakat. Di Kupang, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), elemen mahasiswa yang terhimpun dalam kelompok Cipayung, seperti GMKI, PMKRI, HMI, PMII, dan GMNI kembali turun kejalan menuntut penurunan harga BBM bersubsidi tersebut.
Aksi demonstrasi tersebut dilakukan dengan longmarch dari titik star di depan Rumah Sakit Umum Undana melintasi Jalan Seoharto, Jalan El Tari lalu bergerak menuju ke depan Gedung DPRD NTT, Senin (12/9).
Ratusan masa aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Sejumlah anggota Polisi Lalu Lintas terpaksa mengalihkan arus lalulintas dari arah lampu merah El Tari ke Rumah Jabatan Gubernur NTT.
Kelompok Cipayung Kota Kupang ini juga mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Polres Kupang Kota. Sejumlah mobil polisi yang mengangkut kelengkapan anggota serta satu unit water cannon disiagakan untuk menghalau massa aksi jika terjadi kericuhan.
Massa aksi yang tiba di depan gedung kantor DPRD NTT sekira pukul 12:30 Wita itu dengan satu unit mobil komando serta membawa spanduk dengan menuliskan sejumlah tuntutan dan bendera organisasi masing-masing.
Begitu tiba di gerbang masuk gedung DPRD NTT, para mahasiswa langsung mendapat hadangan dari aparat yang terlebih dahulu mengamankan gerbang masuk kantor wakil rakyat itu. Para peserta aksi melakukan orasi juga membacakan puisi dan bernyanyi.
Sambil menyampaikan tuntutan, perwakilan massa aksi melakukan komunikasi dengan pihak sekretariat dewan agar bisa menemui anggota DPRD NTT. Namun upaya tersebut tidak bisa dipenuhi karena semua anggota DPRD NTT tengah melakukan kunjungan kerja kelembagaan selama enam hari di daerah.
Aksi saling dorong dengan pihak kepolisian pun tak terhindarkan. Masa aksi yang berusaha menerobos masuk didorong mudur. Mahasiswa sempat membakar baliho dan karton yang dibawakan namun langsung dipadamkan aparat kepolisian.
Ketua GMKI Cabang Kupang, Eduard Nautu menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap anggota DPRD NTT karena tidak berada ditempat dengan alasan kunjungan kerja.
Ia menyebut, upaya yang dilakukan bentuk dari perjuangan untuk memperoleh hak rakyat yang ditindas akibat dari kebijakan pemerintah pusat denganenaikan harga BBM sehingga dampak ikutannya juga sangat besar berupak naiknya bahan pokok.
"Kami sangat kecewa dengan sikap DPRD yang tidak berada ditempat di saat masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya. Lebih parahnya, hari Senin namun perwakilan DPRD tidak masuk kantor," kayanya.
Alisansi mahasiswa dari kelompok Cipayung ini menilai, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan yang tidak tepat karena hanya akan mengorbankan kesejahteraan masyarakat, khususnya rakyat kecil.
Oleh karena itu, merespon persoalan kenaikan harga BBM bersubsidi, Aliansi Cipayung Kota Kupang menyatakan sikap, pertama, mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kedua, pemerintah harus segera menganulir kebijakan kenaikan BBM bersubsidi walau dengan dalih memberikan bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Solusi ini tidak menjawab perubahan kondisi harga barang pokok yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapisan bawah," sebutnya dalam tuntutannya.
"Ketiga, mondorong pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran BBM bersubsidi," pintanya. (r3)
Editor: Marthen Bana
