JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Citra Lampia Mandiri atau PT. CLM No. 09 tanggal 14 September 2022 yang digelar digelar pengurus PT CLM lama Helmut Hermawan dkk dan mengklaim perwakilan dari PT Asia Pacific Mining Resources (APMR) diminta untuk segera dicabut.
Pasalnya, RUPS perusahaan tambang nikel yang berlokasi di Luwu Timur Sulsel ini dinilai dibuat secara malawan hukum alias bodong dan bahkan mengandung unsur tindak pidana penipuan.
Hermawan Cs sendiri sudah tidak menjadi pengurus PT CLM sejak munculnya Akta Notaris No. 07 tanggal 13 September 2022 melalui RUPS digelar PT APMR selaku Pemegang Saham 85% dan Ir. Isrullah selaku Pemegang Saham 15%.
Direktur PT CLM Mahar Atanta Sembiring meminta, agar akta CLM no. 09 tanggal 14 September 2022 segara dicabut lantaran dibuat secara melawan hukum bahkan dengan tindak pidana pemalsuan.
“Akta bodong tersebut harus segera dicabut. Selanjutnya untuk pihak supplier, mitra usaha dan stakeholder dapat berhubungan dengan kami selaku manajemen yang sah untuk kelangsungan CLM ke depannya,” kata dia, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9).
Mahar Atanta menerangkan, RUPS yang digelar tersebut juga tidak mengundang pengurus yang sah dalam PT CLM yakni Irawan Sastrotanojo selaku Komisaris Utama dan Wagiman sebagai Komisaris.
Dia mengatakan, RUPS tersebut juga tak mengundang Zainal Abidinsyah Siregar selaku Direktur Utama dan dirinya yakni Mahar Atanta Sembiring selaku Direktur.
“Dalam melakukan RUPS PT CLM tersebut, Pemegang Saham CLM adalah Bapak Ir. Isrullah Achmad dan PT APMR, dimana PT APMR hanya Berhak diwakili oleh PERGURUS YANG SAH dalam bertindak berdasarkan Akta terakhir yakni Akta APMR No. 06 tanggal 13 September 2022,” katanya.
Dia menuturkan, RUPS CLM sedianya harus ditandatangani oleh nama-nama yang berwenang selaku komisaris dan jajaran direksi. Ia mengatakan, pemegang Saham PT CLM yakni PT APMR dan Isrullah Achmad tak pernah menghadiri serta menandatangani hasil keputusan RUPS pada Hari Rabu tanggal 14 September 2022.
“Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Akta CLM No. 09 tanggal 14 September 2022 merupakan Akta Bodong yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terutama bagi Kementerian Hukum dan HAM RI c.q Dirjen AHU untuk dapat diproses bahkan untuk dapat diberikan pengakuan secara hukum,” bebernya.
Mahar mengingatkan, PT APMR selaku Pemegang Saham 85% dan Bapak Ir. Isrullah selaku Pemegang Saham 15% pada PT CLM juga melakukan RUPS. RUPS tersebut untuk merubah Susunan Pengurus PT CLM yang diaktakan berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 13 September 2022.
“Dibuat di hadapan Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan SP Anggaran Dasar No. AHU- AH. 01.03-0290986 dan SP Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054480 tanggal 14 September 2022 (Selanjutnya disebut “Akta CLM No. 07 tanggal 13 September 2022”),” tegasnya.
Dia pun mengatakan dengan demikian susunan Komisaris dan Direksi di PT CLM telah berubah. Sehingga, kata dia, susunan pengurus PT CLM yang lama tidak mempunyai hak untuk melakukan RUPS.
“Susunannya ialah Irawan Sastrotanojo selaku komisaris utama, Junaidi, S.H., LL.Mb Komisaris, Wagiman, Komisaris, Ir. Isrullah Achmad Komisaris, Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur Utama, Mahar Atanta Sembiring Direktur, Ismail Achmad Direktur dan Dedy Basri Direktur,” pungkasnya.
Untuk diketahui, PT. Citra Lampia Mandiri merupakan perusahaan tambang yang berdiri sejak tahun 2007. Berbasis di Desa Lampia, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas IUP produksi sebesar 2.660 Hektar. (*/ito)
