KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia menilai, persoalan migrasi ilegal yang rentan human trafficking tak akan selesai bahkan sebaliknnya makin marak lantaran sejumlah persoalan yang belum diseriusi pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, Gabriel Goa kepada TIMEX, Senin (26/9) membeberkan, maraknya migrasi ilegal rentan human trafficking tersebut karena, pertama, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTT hanya ada empat titik di Kota Kupang. Dari jumlah itu, hanya satu milik pemerintah, dan tiga BLK lainnya milik swasta, yakni Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Kedua, lanjut Gabriel, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memudahkan para PMI mengurus kelengkapan administrasi/dokumen perjalanan hanya ada empat di NTT, yakni di Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.
"Ini pun pelayanannya tidak optimal. Bahkan di Kabupaten Kupang dan Tambolaka, Sumba Barat Daya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi jangan salahkan calon pekerja migran asal NTT yang akhirnya memilih jalur non prosedural karena negara(Pemerintah Pusat dan Daerah) belum serius mengurus dan menyiapkan CPMI asal NTT menjadi Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)," kata Gabriel.
Menyikapi fakta-fakta ini, Gabriel menyarankan Pemerintah di NTT, baik provinsi maupun kabupaten/kota membangun kolaborasi dengan sekolah-sekolah vokasi yang ada di NTT untuk bersama menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang siap bersaing di dunia kerja.
"Saran kami, pemerintah bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah vokasi di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, peternakan, otomotif, kesehatan dan lainnya di NTT untuk menyiapkan CPMI high level go nasional maupun internasional," saran Gabriel.
Selain itu, lanjut Gabriel, Pemprov NTT bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan BLK PMI dan LTSA PMI di Letekonda, Sumba Barat Daya untuk melayani CPMI empat kabupaten di Pulau Sumba. Kemudian mengoptimalkan BLK PMI dan LTSA PMI di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, berkolaborasi dengan BLK SSPS Lembata dan BLK CIY di Ende serta mengoptimalkan LTSA Maumere untuk daratan Flores dan Lembata. (aln)
