KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Deputi Bidang Keluarga Berencana, BKKBN Pusat, dr. Eni Gustina, MPH berharap petugas lapangan Keluarga Berencana setiap kabupaten/kota di NTT dapat mensosialisasikan program KB kepada masyarakat.
"Kami tidak pernah melarang masyarakat punya anak, tetapi semuanya harus melalui perencanaan yang matang untuk mencegah terjadi risiko kehamilan yang tidak diinginkan," ungkap dr. Eni Gustina dalam acara sosialisasi produk harmon dan diskusi pemasangan susuk KB II tiga tahunan PT Harson Laboratories di Hotel Silvia Kupang, Jumat (14/10).
Menurut dr. Eni, BKKBN sudah menyiapkan alat kotrasepsi, sesuai kebutuhan pasangan yang baru menikah atau pasangan usia muda. Hal ini disesuaikan dengan hari kotrasepsi sedunia yang baru lewat pada 26 September lalu. "Jadi kalau anaknya dua, alat kotrasepsi jangka panjang, kita harus menyiapkan sesuai kebutuhan pasangan muda, pasca perkawinan," katanya.
BKKBN saat ini, lanjut dr. Eni, diberi tanggung jawab lebih besar, yakni ikut bekerja menurunkan angka stunting di Indonesia. Dengan tanggung jawab baru dalam hal penanganan stunting, BKKBN tetap bergerak untuk pelayanan KB.
Pasalnya, kata dr. Eni, penurunan angka stunting intervensinya adalah pelayanan KB yang diberikan kepada pasangan usia muda usai perkawinan. “Kita sekarang sudah bersyukur karena angka kematian ibu dan anak di NTT sudah menurun, karena garda terdepanya tetap pelayanan keluarga berencana. Kalau di NTT tidak mau angka kematian ibu dan anak, diharapkan kepada semua ibu jangan dulu hamil, dan jangan dulu melahirkan," tutur dr. Eni dengan nada bercanda.
Dikatakan, di NTT dulu cukup gencar dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), dimana gerda terdepannya adalah pelayanan KB. Oleh karena itu, dr. Eni meminta kepada seluruh petugas KB di lapangan dan para bidan agar terus mensosialisaikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang hamil dan setelah bersalin, supaya langsung memasang alat kontrasepsi implant karena tidak berpengaruh dengan kesehatan ibu.
Petugas KB di lapangan, demikian dr. Eni, juga tetap memberikan edukasi kepada pasangan usia muda pasca perkawinan.
Sementara itu, Kepala BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru mengatakan, pelayanan KB berkualitas harus dimulai dari edukasi. Informasi yang disampaikan harus benar, jujur, dan tidak boleh bohong.
Masyarakat itu, apa yang dia tangkap, itu yang dimengerti. Agar informasi tentang alat kotrasepsi yang dipasang itu benar, dan tetap memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta KB, maka kualitas pelayanan, alat kotrasepsi yang dipasang bidan dan dokter harus tetap diperhatikan oleh bidan dan dokter, bukan oleh petugas KB.
Petugas KB, demikian Marianus, hanya menggerakan dan mengantar peserta KB ke fasilitas kesehatan. Apabila pemasangan alat kontrasepsi membawa keluhan dan efek samping, maka bidan dan dokter harus memberikan bimbingan dan arahan.
Langkah ini membuat peserta KB merasa dibantu dan tetap memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka.
Marianus menyebutkan, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan. Pertama, edukasi informasi yang benar kepada masyarakat. Kedua, pelayanan yang berkualiatas bagi bidan dan dokter. Ketiga, apabila ada keluhan dari peserta KB, bidan dan dokter memberikan bimbingan dan arahan agar peserta KB merasa aman dan nyaman. "Tentu dengan alat kontrasepsi yang dipasangi bidan atau dokter," pungkasnya. (teo)
Editor: Marthen Bana
