KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang menilai pemerintah dan DPR (D) yang tidak mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik adalah pemerintahan yang tidak Pancasilais. "Pesparani adalah kegiatan nasional yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres)," ungkap Uskup Mgr. Turang dalam khotbahnya ketika memimpin misa penutupan pelaksanaan Pesparani Nasional II yang berlangsung di Stadion Oepoi, Kota Kupang, Senin (31/10) petang.
Uskup Turang bertindak sebagai konselebran utama dengan didampingi Uskup Agung Ende, Mgr. Vincentius Sensi Potokota, Uskup Sikka, Mgr. Ewaldus Martinus Sedu, serta dihadiri sekitar 100 imam. Misa penutupan Pesparani diikuti sekitar lima ribu umat Katolik se-Kota Kupang dan para peserta Pesparani dari 34 provinsi di Indonesia.
Menurut Uskup Turang, dirinya menerima laporan bahwa ada beberapa provinsi yang tidak memperhatikan kontingan Pesparani-nya. Oleh karenanya, Uskup Turang mengingatkan para gubernur dan ketua DPRD di Indonesia bahwa pelaksanaan Pesparani berdasarkan Peraturan Pemerintah, berdasarkan ketetapan pemerintah. "Oleh karena itu pemerintah daerah yang tidak mendukung ini dia tidak Pancasilais," tegas Uskup berusia 75 tahun ini disambut tepuk tangan ribuan umat Katolik yang hadir.
Uskup kembali mengingatkan agar dalam pelaksanaan Pesparani ke-3 dua tahun mendatang di Jakarta, supaya semua pemerintah, mulai dari kabupaten/kota dan pemerintah provinsi sungguh-sungguh menghargai kehadiran umat Katolik sebagai bagian yang utuh dalam masyarakat. "Apakah kita setuju?" tanya Uskup Turang. "Setuju," jawab ribuan umat yang hadir.
Sebagaimana diketahui, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tuan rumah pelaksana Pesparani II yang telah berlangsung sejak 28 Oktober 2022 lalu, dan dibuka oleh Menteri Agama RI secara virtual.
Pembukaan Pesparani itu diawali dengan Misa Pembukaan dipimpin Ketua KWI yang juga Uskup Agung Jakarta, Mgr. Ignasius Suharyo. (yl)
Editor: Marthen Bana
