KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar pada APBD Tahun 2023 untuk penanganan inflasi dan dampak sosial bagi masyarakat.
Penjabat Walikota Kupang, George M. Hadjoh, mengatakan, untuk dapat mengendalikan inflasi, pemerintah kota kupang akan melakukan langkah-langkah teknis, antara lain sidak pasar yang dilaksanakan setiap hari serta operasi pasar yang dilaksanakan 2 kali seminggu di kelurahan dan tempat ibadah.
Pemkot kupang juga mendorong pemanfaatan lahan kosong dengan menanam tanaman hortikultura (urban farming). Selain itu pemkot kupang juga menjalin kerja sama antar daerah untuk pemenuhan ketersediaan (stok) bahan pangan, seperti Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kerja sama dengan dua provinsi tersebut terutama untuk pasokan barang pabrikan, telur dan ayam beku.
Adapun perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab dalam upaya penanganan inflasi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sementara untuk terobosan urban farming yang memanfaatkan lahan kosong, dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.
Penjabat Walikota juga menyampaikan untuk penurunan angka kemiskinan, stunting, gizi buruk, kematian ibu dan anak sebesar Rp 151.494.563.349, yang tersebar pada perangkat daerah penanggung jawab antara lain, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, melalui program pemenuhan upaya kesehatan perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Kesehatan. (r2)
