KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan memastikan bahwa Pemprov akan membantu Pemkot Kupang membayarkan semua utang.
Hal ini diakui oleh Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh saat diwawancarai di Kantor DPRD Kota Kupang, Selasa (27/12).
George Hadjoh mengatakan, dirinya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Pemprov NTT sehingga akan dibantu demi kepentingan rakyat.
"Jari tidak ada utang, kita akan bayar, dan dipastikan tidak ada utang yang terbawa sampai Tahun 2023," ungkapnya.
Dia mengaku, bahwa semua utang itu merupakan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan, sehingga harus dibayarkan. Hasil koordinasi sudah jelas bahwa akan dibantu.
"Saya pergi dan mencari solusi terbaik, pasti akan ada jalan keluar," ungkapnya.
Asisten III Setda Kota Kupang, Yanuar Dally secara terpisah mengaku dirinya melakukan konsultasi dan komunikasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP.
Ketika ditanya terkait dengan maksud konsultasi, Yanuar mengaku semua rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD saat RDP, Kamis lalu akan dikonsultasikan dengan dua lembaga pengawas keuangan ini.
Yanuar juga tidak menjelaskan lebih detail tujuan konsultasi. Ia menyebut akan menyampaikan hasilnya kepada dewan setelah selesai konsultasi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Adi Talli mengatakan, tanggungjawab pemerintah adalah membayar semua pekerjaan yang sudah diselesaikan ini. Agar adanya utang pada tahun berikutnya, memang harus ada koordinasi dengan BPK.
"Sehingga itu harus ditetapkan dulu sebagai utang. Baru bisa kita anggarkan di perubahan anggaran. Kalau belum ditetapkan sebagai utang maka belum bisa dianggarkan. Ini ada mekanismenya," ujarnya.
Poltisi PDIP itu mengharapkan agar pemerintah bisa berupaya untuk membayar tunggakan yang ada. Sisi lain, ketika semua ini tersendat maka bisa berdampak pada kenaikan inflasi.
Adi Talli menegaskan pemerintah menggunakan skema utang itu sebagai jalan paling akhir sebelum berupaya pada sumber keuangan lainnya. Ia menyarankan sumber keuangan seperti deposito, deviden dari Bank NTT dan DBH harus diberikan agar bisa menanggulangi tunggakan.
Dia menyebut rekomendasi yang disampaikan DPRD waktu RDP sebelumnya agar pemerintah berkoordinasi dengan Bank NTT terkait deviden, lalu Pemprov NTT terkait dengan DBH dan ke BPK RI terkait dengan dana TPP hasil redesain anggaran yang saat ini tersisa 28 miliar.
Ia tidak mau ada utang yang terbawa dari tahun 2022 ke tahun berikutnya. Hal itu karena akan menambah beban keuangan. Karena kondisi PAD juga belum tentu bisa tercapai. (r2)
