KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional NTT Tahun 2023, untuk belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp 10,8 Triliun, untuk transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan sebesar Rp 23,8 Triliun.
"Jadi ada sebaran dari belanja pemerintah pusat per jenis belanja, ada belanja pegawai Rp 3,38 Triliun, belanja barang Rp 4,53 triliun, belanja modal Rp 2, 87 trilun dan bantuan Rp sosial 23,5 Miliar," Kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, saat konferensi pers perkembangan fiskal APBN Regional NTT, di Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT, Rabu (27/12).
Catur menjelaskan, sementara untuk transfer ke daerah dan dana desa, ada dana bagi hasil Rp 194,3 Miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 13,5 Triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar RP 3,51 Triliun, DAK non fisik Rp 3,83 Triliun, Dana Desa Rp 2,68 Triliun dan hibah ke daerah Rp 13,46 miliar.
Ada juga sebaran yang disalurkan di masing-masing KPPN, dan sebasaran masing-masing kabupaten kota dan provinsi untuk Transfer ke Daerah atau TKD, dan terbesar ada di KPPN Kupang sebesar Rp 7.992.103.312.000, untuk TKD alokasi terbesar ada di Pemerintah Provinsi NTT.
"Untuk APBN Tahun 2023 mulai berjalan tanggal 1 Januari 2023, sementara untuk DIPA Tahun 2023 telah diserahkan di masing-masing satuan kerja, oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran 2023 agar realisasinya mencapai apa yang diharapkan, juga realisasi per triwulan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Catur menjabarkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan rencana kegiatan.
"Jadi biasanya satuan kerja ketika sudah direncanakan kegiatab secara baik kadang tidak tercapai yang akhirnya mempengaruhi rencana triwulan, maka tentunya perlu kedisiplinan dalam melaksanakan perencanaan sesuai dengan kegiatan yang telah tertulis dalam rencana kegiatan tersebut," kata Catur.
Selain itu, kata Catur, satuan kerja juga perlu melakukan akselerasi pelaksanaan program kegiatan, sehingga proyek bisa berjalan sesuai rencana. Perlu percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terlebih yang nilainya lebih dari Rp 200 juta, diharapkan bisa dilaksanakan pada triwulan satu, karena untuk Rp 200 juta tidak perlu melakukan lelang, cukup dengan pengadaan langsung.
Sementara untuk yang lebih dari Rp 200 juta bisa dilakukan lelang pada triwulan pertama sehingga pada triwulan kedua pekerjaan atau proyek sudah berjalan.
"Kemudian yang terpenting juga adalah meningkatkan akurasi penyaluran dana Bansos dan dana bantuan pemerintah. Dari waktu ke waktu harus memperbaiki kualitas data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, sehingga akurasi atau penyaluran dana Bansos nantinya akan tepat sasaran," ungkapnya.
Selain itu catur juga meminta agar terus meningkatkan kualitas belanja dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, dan tentu saja meningkatkan monitoring dan evaluasi. Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan menguat signifikan, sejalan dengan tren pertumbuhan dalam tiga kuartal pertama 2022, pertumbuhan 2023 juga diproyeksikan berada kisaran 5 persen. (r2)
