KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, kembali mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, dalam penanganan inflasi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menginstruksikan agar semua pemerintah daerah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen untuk penanganan inflasi daerah, pada Tahun 2022. Namun realisasi belanja untuk penanganan inflasi di Kota Kupang diklaim tidak terealisasi 100 persen.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek mempertanyakan keseriusan pemerintah terhadap penanganan inflasi ini. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melaksanakan program yang sudah disetujui dan dianggarkan.
"Anggaran untuk penanganan inflasi Tahun 2022 lalu, totalnya Rp 3 Miliar, tetapi kenapa realisasinya tidak ada, bahkan nihil di beberapa OPD, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pertanian," ungkapnya saat diwawancarai Minggu (8/1).
Terkait hal ini, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kupang ini mengingatkan agar Pemkot Kupang memprioritaskan anggaran untuk penanganan inflasi pada Tahun 2023 yang telah dianggarkan Rp 10 Miliar pada persidangan APBD Murni Tahun 2023
"Tahun 2023 ini jangan lagi terjadi hal seperti ini, jangan utamakan kegiatan proyek dan lain-lain, lalu abaikan penanganan inflasi," ungkapnya.
Dia menegaskan, beberapa OPD yang telah diberikan anggaran untuk penanganan Inflasi, namun karena kelalaian dan ketidakseriusan pemerintah sehingga tidak terealisasi.
"Sudah ada hasil review APIP, kenapa sampai program bibit bagi petani sayur, pengadaan ternak dan lainnya tidak bisa terealisasi, padahal anggaran sudah ada," ungkapnya.
Ewalde menilai bahwa akibat dari kelalaian pemerintah sehingga berdampak dan merugikan masyarakat. (r2/gat)
