KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang meminta pemerintah Kota Kupang (Pemkot) agar penggunaan dana spesifik grand untuk penanganan stunting khususnya di Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) lebih dimaksimalkan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek mengatakan, Dinas P2KB ini menjadi bagian hulu atau pencegahan stunting, sementara Dinas Kesehatan untuk penanganannya atau hilir.
"Jadi harus dibedakan antara peran dua dinas ini, sementara yang paling berperan penting adalah Dinas P2KB, karena mengintervensi mulai dari calon ibu, maupun calon ayah, pemahaman ini harus diketahui oleh laki-laki dan perempuan," ujarnya saat diwawancarai di ruang Fraksi PKB DPRD Kota Kupang, Selasa (10/1).
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kupang ini juga mengapresiasi upaya pemerintah untuk pencegahan stunting, sudah ada konseling pra nikah bekerja sama dengan lembaga agama, upaya yang dilakukan P2KB ini sangat diapresiasi.
"Bahkan sudah ada upaya sampai ke masyarakat yaitu tim pendamping keluarga, yang selalu membantu, anggarannya tentu dari APBN yang masuk dalam DAK di P2KB," ujarnya.
Dia berharap tim pendamping keluarga ini terus bersinergi dengan pemerintah di kelurahan dan kecamatan, bahkan sampai ke tingkat RT, sehingga data riil bisa diketahui secara pasti. 5.000 lebih stunting ini apakah benar data yang ada di lapangan.
"Jadi ketika mendekati bulan timbang ini diharapkan menjadi momen yang tepat untuk mengetahui secara riil data dari anak-anak yang ada di Kota Kupang," katanya.
Walde Taek mengatakan, berbicara tentang Dinas Kesehatan tahun 2023 ini mendapatkan anggaran spesifik grand sebesar Rp 50 miliar, sehingga diharapkan anggaran miliaran rupiah ini jangan hanya habis dipakai untuk kegiatan seremoni dan rapat saja.
"Jangan sampai habis di rapat saja, tetapi harus benar-benar menyentuh mereka yang menjadi sasaran penanganan stunting, jangan hanya sekadar memberikan PMT, tetapi maksimalkan semua petugas gizi di fasilitas kesehatan, kita berdayakan mereka, untuk memberikan pencerahan kepada ibu hamil dan orangtua, agar mampu mengolah makanan yang bernilai gizi tetapi terjangkau," ungkapnya.
Jangan hanya fokus pada anggaran saja, selalu saja mengatakan bahwa anggaran kurang saja. Tahun 2023 anggaran untuk kader Posyandu juga ditambah, diharapkan kerja samanya untuk lebih fokus dalam penanganan stunting.
Dia meminta agar dinas juga mencairkan anggaran untuk kader Posyandu setiap bulan, jangan diberikan enam bulan sekaligus, karena tentunya akan merepotkan para kader posyandu.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Kupang George Hadjoh mengatakan, pendataan untuk bulan penimbangan, harus dimulai dari sekarang dan dimulai di tingkat RT agar datanya benar benar akurat.
"Kita targetkan stunting harus turun 1 digit, karena sekarang kita berada pada angka 21,5 persen, kita berharap tahun 2023 dengan segala upaya dan pola yang dibangun, maka harus mampu kita turunkan sampai angka 14 persen dan bahkan bisa 9 persen," tandasnya. (r2/gat)
