BORONG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Sebagai lembaga pemerintah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM), Kabupaten Manggarai Timur (Matim), bersedia diaudit oleh auditor indenpenden yang berlisensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dimana, UPTD SPAM yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Matim, kini tengah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), I Gede Oka, untuk pengelolaan keuangan tahun 2022. Secara umum, audit itu dilakukan untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang telah dibuat oleh UPTD SPAM Matim.
"UPTD yang menerapkan BLUD, salah satu syaratnya bahwa bersedia diaudit oleh auditor independen. Disini UPTD SPAM setiap tahun rutin diaudit oleh auditor independen, dalam hal ini KAP yang berlisensi BPK," ujar Kepala UPTD SPAM Matim, Fransiskus Yun Aga, kepada TIMEX saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/1).
Fransiskus mengatakan, untuk tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2022, pihaknya telah menandatangani perjanjian audit KAP, I Gede Oka. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang telah berjalan tahun lalu itu, kini sedang proses diaudit sejak 27 Januari 2023, dan jadwalnya akan berakhir pada 25 Februari 2023. Disni tentu dilakukan untuk membuktikan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD.
"Setelah selesai audit, tentu pada akhirnya nanti akan diberikan opini oleh KAP. Pada tahun anggaran 2021 yang diaudit pada 2022, UPTD SPAM Matim mendapat penilaian dengan Opini Wajar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya.
Fransiskus yang biasa disapa Kevin berharap, pengelolaan keuangan tahun 2022 yang diaudit tahun 2023, masih mampu mempertahankan opini WTP. Tentu hal itu semua kembali ke KAP, dan pihaknya tidak bisa mengintervensinya.
Menurutnya, UPTD SPAM itu dilakukan audit oleh KAP sejak 2017 untuk laporan keuangan tahun 2016. "Berharap tahun 2022 ini, kita bisa mempertahankan opini WTP. Audit itu penting karena BLUD ini megelola keuangan yang berasal dari jasa pelayanan kepada masyarakat. Konkritnya masyarakat membayar rekening air, sehingga aukuntabilitas keuangan harus dipertanggungjawabkan," kata Kevin. (*)
Penulis: Fansi Runggat
Editor: Marthen Bana
