KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dinilai akan mengalami kesulitan fiskal selama delapan tahun mendatang. Hal itu lantaran harus membayar utang pinjaman dana PEN dari PT. SMI senilai Rp 1,003 triliun yang digunakan untuk memperbaiki 77 ruas jalan rusak. Utang tersebut akan dibayar mulai tahun 2024 hingga delapan tahun seterusnya.
Anggota Komisi III DPRD NTT, Hugo Kalembu mengatakan, utang tersebut akan dibayar cicil bunga dan pokoknya. Disisi lain, ada pula pinjaman reguler pemerintah ke Bank NTT sebesar Rp 150 miliar dan ke PT. SMI sebesar Rp 180 miliar lebih.
"Fiskal kita memang makin berat, karena PAD tidak mungkin digenjot begitu saja. Jadi tidak bisa ada lonjakan pendapatan begitu banyak, sementara kita harus bayar utang ini," tutur Hugo ketika dihubungi via telepon, Rabu (1/2) malam.
Sementara itu, lanjut Hugo, NTT diketahui mengalami surplus, dimana pendapatan melebihi belanja, yakni sebesar Rp 240 miliar. Namun, surplus tersebut bukanlah surplus akibat adanya dana sisa dari kegiatan yang terealisasi. Sebab menurutnya, tidak ada peningkatan dari APBD NTT ditambah banyak kegiatan OPD yang dipangkas. "Hampir semua dinas hanya dipenuhi satu atau dua kegiatan untuk belanja urusannya," katanya.
Sehingga, Hugo menjelaskan, dana surplus tersebut merupakan aturan wajib yang harus diikuti pemerintah untuk pemilihan gubernur (Pilgub), sebab apabila membentuk dana cadangan, maka harus surplus dahulu.
"Jadi harus dibuat surplus agar dana untuk Pilgub bisa disisihkan. Pilgub ini kan kebutuhannya Rp 200 miliar lebih. Dulu ajukan pertama Rp 218 miliar, tapi kemudian dinaikkan lagi jadi Rp 230 miliar, tergantung permintaan dari KPU dan Bawaslu," bebernya.
Hugo menyebutkan, dana cadangan tersebut akan digunakan untuk Pilgub, maka dari itu pembentukan dana cadangan hanya dapat dilakukan apabila APBD surplus. Sehingga, demikian Hugo, surplus yang dimaksud bukan karena semua kegiatan sudah terpenuhi, lalu ada dana yang lebih.
"Ini malah banyak kegiatan yang dipangkas dari OPD sehingga OPD juga mengeluh kegiatannya terpotong hanya belanja rutin saja. Jadi harus dijaga agar ada dana yang lebih untuk membiayai Pilgub. Pilgub ini kan wajib. Tahun lalu dicadangkan, tahun ini juga harus dicadangkan, maka APBD kita harus surplus. Aturannya begitu," jelas politikus Partai Golkar NTT ini.
Menurutnya, yang sekarang terjadi adalah pemangkasan dana di OPD agar bisa dicadangkan untuk menambah dana cadangan bagi pelaksanaan Pilgub. Sehingga, apabila pendapatan tidak naik, maka harus dipotong kegiatan-kegiatan di OPD agar terjadi surplus. "Surplus itu nanti akan dipakai untuk dana cadangan Pilgub," tandasnya.
Sementara untuk kas daerah sebesar Rp 130 miliar, Hugo mempertanyakan darimana dana tersebut berasal. Apakah dari Silpa tahun lalu atau transfer dari pusat.
"Masalah kita, apakah target PAD bisa tercapai tidak. Nah itu yang menjadi soal. Permasalahan kita ke depan memang agak sulit untuk ekspansi kegiatan oleh OPD karena mulai 2024, pokok bunga pinjaman PEN yang Rp 1 triliun itu sudah mulai dibayar selama delapan tahun. Jadi bukan tambah bagus tapi tambah susah," tutupnya. (Cr1)
Editor: Marthen Bana
