JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-PDIP merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono SBY terkait penerapan sistem Pemilu 2024. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menilai, SBY lupa perilakunya ketika berkuasa. Pada Desember 2008, saat pemerintahan SBY, beberapa kader Partai Demokrat mengubah sistem Pemilu dari proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hasto menegaskan, gugatan ke MK itu diajukan sekitar empat bulan menjelang Pemilu. Padahal, seharusnya tidak boleh ada perubahan. ”Pak SBY kan tidak memahami jasmerah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, Red),” kata Hasto di Jakarta, Minggu (19/2).
Hasto menilai, gugatan tersebut adalah strategi jangka pendek Partai Demokrat untuk meraih kemenangan. Dengan melakukan sejumlah cara, Partai Demokrat akhirnya mengalami kenaikan suara 300 persen.
Bandingkan dengan PDIP yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen. Mantan anggota DPR RI itu menegaskan, mustahil dengan sistem multipartai yang kompleks, sebuah partai bisa menaikkan suaranya sampai 300 persen. ”Itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif dan tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral,” jelas Hasto.
Politikus asal Jogjakarta itu menjelaskan, judicial review yang sekarang berbeda dengan 2008. Hasto menambahkan, saat ini yang berproses di MK tidak diajukan partai. Sebab, PDIP juga tidak memiliki hak dan legal standing untuk melakukan uji materi atau judicial review tersebut.
Namun, lanjut dia, judicial review itu dilakukan beberapa pakar. Mereka menilai, demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan sejak masa kepemimpinan SBY ternyata mengakibatkan liberalisasi politik yang luar biasa. ”Yang menyulitkan kami untuk mencalonkan rektor, akademisi, budayawan, dan tokoh-tokoh lainnya,” tegasnya.
Hasto menuturkan, sistem Pemilu proporsional terbuka membuat partai digerakkan kekuatan kapital. Ada investor-investor yang menyandera demokrasi. ”Jadi, SBY sebaiknya mengingat bahwa liberalisasi itu justru terjadi pada masa pemerintahannya,” tandasnya. (far/lum/c14/hud/JPG)
