KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus melakukan berbagai upaya untuk menghadapi ancaman krisis pangan serta menekan inflasi yang dialami masyarakat.
Salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk menanam tanaman hortikultura di lahan kosong yang ada atau pekarangan rumah.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Lecky Frederich Koli, saat memaparkan materinya pada pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) I Tahun 2023 di Aula Hotel Ima Kupang, Kamis (23/2).
Bakohumas yang dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly ini mengusung tema "Pengembangan Tanaman Hortikultura, dalam rangka Pengendalian Inflasi di NTT ini juga menghadirkan pembicara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun.
Lecky Frederich Koli dalam kesempatan itu menyebut air, energi dan pangan menjadi isu global yang tengah diperbincangkan. Ancaman krisis pangan global pun tak bisa dihindari dan diprediksi akan dialami masyarakat dunia pada semester 1 2023 ini.
Dampak krisis pangan ini tidak terlepas dari perang Rusia-Ukraina sehingga membutuhkan kebijakan pemerintah untuk menghadapi ancaman pangan ini.
Menurut Lecky Koli, setiap minggu, pemerintah terus melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung Presiden dengan tujuan menekan laju inflasi.
Selain itu, Pemprov NTT sendiri sudah mengeluarkan kebijakan berupa penegasan kepada semua stakeholder untuk terlibat aktif dalam penanganan pangan. "Kita fokuskan kepada holtikultura. Semua lapisan masyarakat bergerak menanam tanaman holtikultura supaya bisa menekan inflasi," ajaknya.
Hortikultura baik tanaman sayuran ataupun cabe dan bawang perlu terus ditingkatkan produksi dan ketersediaannya serta dijaga stabilitas pasokannya.
Beberapa komoditi hortikultur segar masih memberi kontribusi terhadap inflasi di NTT. Maka dibutuhkan upaya bersama secara kolaborasi dan dalam ekosistem hulu-hilir mulai dari produksi, pendampingan, akses modal, offtaker dan pasar.
Luki juga menambahkan bahwa pangan hortikultura segar seperti cabe, tomat dan bawang harus bisa dikontrol karena dibutuhkan setiap hari, dan juga komoditi ini tidak bisa bertahan terlalu lama setelah dipanen.
“Jadi kita dorong di setiap kabupaten juga untuk kembangkan komoditi ini agar bisa kendalikan inflasi dengan pencegahan tidak terjadi penumpukan pasokan barang ataupun kelangkaan barang," ungkapnya.
Sebelumnya, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly dalam sambutannya menyampaikan terkait pengendalian inflasi dibutuhkan sinergitas dari pemerintah, lembaga perbankan, juga masyarakat dalam hal ini adalah kelompok tani.
“Pemerintah perlu melakukan sinergitas sehingga ada kesepahaman dan memastikan adanya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan inflasi. Kita mengapresiasi Biro Administrasi Pimpinan yang berinisiatif melaksanakan kegiatan ini dan juga mengundang narasumber yang berkompeten," ungkap Mantan Kadis Pendidikan NTT itu.
Johanna juga Kadis Perternakan Provinsi NTT ini menjelaskan bahwa tanaman hortikultura banyak dikembangkan di Provinsi NTT.
"Dalam dinamika pasar, komoditi hortikultura seperti cabe, tomat, bawang dan lain-lain ini, sering menyebabkan inflasi. Tanaman hortikultura perlu ditata dan dikelola secara baik, supaya bisa melayani permintaan pasar. Masing-masing wilayah di NTT dapat dengan mudah mengembangkan tanaman hortikultura," sebutnya.
"Tentunya pengembangan tanaman hortikultura dapat dilakukan secara kolaboratif, agar memberi dampak positif bagi ketahanan pangan maupun pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah," tambah Johanna Lisapaly.
Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun saat menyajikan materinya tentang perkembangan ekonomi terkini Provinsi NTT menyebut, pada Januari 2023 gabungan 3 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi NTT yakni Kota Kupang, Maumere dan Waingapu mengalami inflasi sebesar 1,01 persen.
Untuk upaya pengendalian inflasi Tahun 2023 ini, difokuskan pada komoditi cabai rawit, cabai merah, sayuran, bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur ayam dan ikan.
Lanjutan, dengan melakukan implementasi 4K, yakni K1 Keterjangkauan Harga yaitu, dengan melakukan operasi pasar, sidak pasar dan bazar secara rutin di pasar tradisional disesuaikan dengan hari survei BPS.
"Juga melakukan pemantauan komoditas bahan pokok secara berkala di pasar tradisional," katanya.
Untuk K2 Ketersediaan Pasokan dengan optimalisasi, perluasan dan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasokan pangan, K3 Komunikasi Efektif yaitu dengan melanjutkan gerakan urban farming di kalangan masyarakat.
"K4 Kelancaran Distribusi dengan mengkoordinasikan dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok serta meningkatkan peran subdistributor," pintanya. (r3).
