MAKASSAR, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto memberikan penguatan arah kebijakan pengembangan SDM sekaligus membuka Rapat Koordinasi Peranan Kantor Wilayah Kemenkumham dalam Wilayah Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, Kamis (2/3/2023).
Acara yang berlangsung di Claro Hotel and Convention Makassar ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Regional Indonesia Timur dan Tengah, serta para ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.
Terdapat 13 Kantor Wilayah di Regional Indonesia Timur dan Tengah, yakni Kanwil Sulawesi Selatan, Kanwil Sulawesi Utara, Kanwil Sulawesi Tengah, Kanwil Sulawesi Barat, Kanwil Sulawesi Tenggara, Kanwil Gorontalo, Kanwil Bali, Kanwil NTB, Kanwil NTT, Kanwil Maluku, Kanwil Maluku Utara, Kanwil Papua, dan Kanwil Papua Barat. Dari Kanwil Kemenkumham NTT, hadir langsung Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, I Gusti Putu Milawati.
Dalam arahannya, Andap menekankan tiga hal esensial menyangkut pemaknaan diri sebagai Insan Pengayoman dalam kontribusinya terhadap Kemenkumham; organisasi dan tata laksana; serta atensi yang perlu menjadi perhatian bersama. Terkait pemaknaan diri, Andap meminta seluruh jajaran untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak banyak mengeluh sebagai wujud rasa syukur di Kemenkumham.
“Selalu belajar dari pengalaman (learning by experience). Pahami dengan baik bahwa dalam setiap tampilan individu akan terselip citra atau nama baik Kemenkumham. Jangan cederai itu,” ujarnya.
Andap meminta seluruh jajaran untuk selalu menuntaskan amanah tugas dengan baik, serta tidak berhenti untuk belajar. Para pimpinan harus selalu meningkatkan kapasitasnya dan bisa memberikan contoh melalui tindakan nyata atau lead by the example. Setiap Insan Pengayoman juga diharapkan mengenali dan memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Andap juga meminta jajaran Kemenkumham untuk menciptakan sejarah yang baik. Mengingat di era sekarang, ada jejak digital yang mudah diakses serta tidak bisa hilang dan lenyap begitu saja.
“Pahamilah status, peran dan tusi secara baik. Miliki komitmen moral untuk memberikan pengabdian yang terbaik dengan penuh rasa tanggung jawab dan berintegritas. Jagalah marwah dan kehormatan institusi, serta capailah target kinerja yang telah ditentukan,” tegasnya.
Sementara berbicara tentang BHP, Andap melihat BHP memiliki peluang sebagai kurator negara dan menghasilkan PNBP. Namun demikian, BHP juga memiliki tantangan untuk terus mensosialisasikan perannya agar lebih dikenal masyarakat. Tata kelola BHP, baik dari sisi regulasi, kelembagaan maupun SDM juga harus diperkuat, serta dibarengi dengan pembuatan roadmap penguatan tusi BHP.
Selain BHP Makassar, Kemenkumham juga memiliki BHP Medan, BHP Jakarta, BHP Semarang, dan BHP Surabaya. (humas/rin/ito)
