KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Aliansi Warga NKRI Anti Perbudakan dan Perdagangan Orang menggelar aksi protes di Kupang atas dugaan diskriminasi terhadap Chrisanctus Paschalis Saturnus (Romo Paschal) Kepala Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) di Keuskupan Pangkalpinang, Batam, Kepulauan Riau.
Aksi protes yang disampaikan melalui aksi demonstrasi itu berlangsung di depan Mapolda NTT, Senin (6/3).
Menanggapi dugaan intimidasi kepada tokoh agama itu, Kordinator Umum Alians, Dominggus Elcid Li mengatakan penerapan aturan hukum terhadap kasus perdagangan orang yang dibicarakan para pejabat jauh kata daripada aksi.
Ia sangat menyayangkan aksi Waka BINDA Batam yang melaporkan Romo Paschal atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Riau sungguh ironis.
"Seorang pejabat negara yang dibayar dari pajak rakyat, menggunakan jabatan untuk menggugat tindakan kriminal yang dimulai dari dirinya sendiri," ujarnya.
Disebutkan bahwa, intervensi yang dilakukan kepada Polsek Pelabuhan Batam Center adalah langkah yang keliru. "Bukan tugas BIN untuk masuk ranah sipil. Bukan tugas BIN untuk membebaskan pelaku tindak pidana pengiriman TKI non prosedural," katanya.
Untuk itu, sebut Elcid Li, sudah selayaknya Kepala BIN turun tangan memberes tindakan anak buahnya yang bertindak keluar dari tugasnya. Ia juga menegaskan kepada pihak kepolisian agar bertindak sesuai aturan untuk mengungkap kasus perdagangan orang.
"Memang uang untuk mengusut kasus tindakan pidana perdagangan orang sangat kecil dibandingkan dengan penanganan kasus Tipikor, tetapi inilah amanat kemanusiaan," pintanya saat berorasi di depan Polda NTT.
Ia juga berpesan agar jika tidak bisa mengangkat hal-hal yang kecil dan tidak mampu menolong yang membutuhkan, jangan mengkriminalkan mereka yang menolong karena itu merupakan kejahatan luar biasa, apa lagi dilakukan oleh seorang aparat negara.
Ditegaskan, warga harus bangkit dan melawan tindakan kolonial bagi aparat yang mengintai warganya sendiri sebab tendakan tersebut merupakan aksi sewenang-wenang dan tindakan melawan hukum.
"Masyarakat harus bangkit dan melawan tindakan kolonial yang sedang terjadi," tegasnya.
Sebelum gelar aksi, aliansi juga sempat bertemu dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dikediamannya untuk menyampaikan persoalan yang sedang terjadi. (r3)
