KUPANG,TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang kembali merilis realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di NTT. Realisasi APBN di NTT sampai dengan 28 Februari 2023 mencari Rp 2,052 Triliun.
Jumlah tersebut diungkapkan Kepala KPPN Kupang, Masta Manurung dalam rapat realisasi APBN yang dilaksanakan hari Kamis (2/3).
Masta merinci dari Rp 829,42 miliar untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Rp 1.223,16 Miliar untuk Transfer ke Daerah. Dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 269,15 Miliar yang merupakan 12,08 persen dari pagu alokasi, Belanja Barang Rp 189,04 Miliar (5,69 persen dari pagu) dan Belanja Modal Rp 371,23 Miliar (15,05 persen dari pagu).
Kepala KPPN Kupang menyampaikan untuk realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1.223,16 Miliar, merupakan 13,33 persen dari pagu alokasi yang telah tersedia. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1.071,98 Miliar dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 2,88 Miliar.
Lanjut Masta, penyaluran DAU meliputi Provinsi NTT sebesar Rp 487,82 Miliar, Kota Kupang Rp 131,15 Miliar, Kabupaten Kupang Rp 122,79 Miliar, Kabupaten Alor, Rp100,1 Miliar. Kabupaten TTS Rp 100,06 Miliar, Kabupaten Rote Ndao Rp 71,90 Miliar dan Kabupaten Sabu Raijua Rp 58,16 Miliar.
Kepala KPPN menjelaskan bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk bulan Februari merupakan DBH SDA.
Secara rinci, jumlah DBH yang telah disalurkan untuk Kabupaten Alor sebesar Rp 0,68 Miliar, Kabupaten Kupang Rp 0,58 Miliar, Kabupaten Rote Ndao Rp 0,49 Miliar, Kabupaten Sabu Raijua Rp 0,37 Miliar, Kabupaten TTS Rp0,29 Miliar, Provinsi NTT Rp 0,27 Miliar dan Kota Kupang Rp 0,21 Miliar.
Sampai dengan 28 Februari 2023 belum ada penyaluran DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal. Namun, DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp 102,83 Miliar yang merupakan 10,03 persen dari pagu alokasi. Untuk Dana Desa terealisasi sebesar Rp 45,47 Miliar atau sebesar 6,6 persen dari pagu alokasi anggaran.
Ia menyampaikan bahwa akan senantiasa bersinergi dengan Pemda dalam wilayah kerjanya dalam rangka mendorong peningkatan penyaluran Transfer ke Daerah periode berikutnya. (r2)
