Oleh: RES Fobia *)
Bencana alam berupa tanah longsor, banjir, kelembaban yang tidak normal sebagai akibat curah hujan yang sangat tinggi di Pulau Timor, membutuhkan penanganan segera.
Dampak daripada semua itu terlihat nyata pada rusak dan tidak berfungsinya berbagai fasilitas publik.
Sebut saja jalan raya, jembatan, bangunan puskesmas, gedung-gedung sekolah, pasar-pasar desa yang tidak mudah bahkan tidak dapat diakses.
Tentu saja hal ini mengganggu pemenuhan layanan jasa transportasi, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
Sebelumnya, pada sekitar pertengahan Februari 2023, terjadi keadaan putus dan terganggunya jalan trans nasional di Takari yang menghubungkan masyarakat serta wilayah Kota Kupang dan kabupaten Kupang, dengan masyarakat dan wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, bahkan sampai ke Timor Leste.
Belakangan ini, Jembatan Takari yang menghubungkan Bokong-Lelogama-Takari terancam roboh karena sebagian bangunan jembatan runtuh akibat diterjang air banjir dari Sungai Bokong.
Di samping itu, Jembatan Termanu yang terletak di Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya yang menghubungkan sejumlah wilayah di Amfoang juga putus pada bagian bangunan jembatan akibat diterjang banjir sungai Termanu.
Ini hanya dua jembatan, padahal masih banyak dampak buruk cuaca dan perubahan iklim yang secara umum juga telah merusak berbagai fasilitas publik dan masih mengganggu pemenuhan berbagai sektor jasa kehidupan di seluruh wilayah kabupaten di Pulau Timor-NTT. Karena itu, harus segera dilakukan beberapa langkah strategis dan praktis.
Pertama, rekayasa cuaca. Dulu ketika masih bersekolah di Timor, Kami sering dibilang bahwa di Timor musim hujan berlangsung hanya sekitar empat bulan, sedangkan musim kemarau sekitar delapan bulan. Tetapi kalau datang musim hujan, sering banjir.
Senyatanya keadaan alamnya masih relatif sama, karena itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus terlibat bersama pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait agar melakukan rekayasa cuaca. Prosedur koordinasinya harus diterapkan dengan kesigapan lebih.
Kedua, operasi penanganan yang lebih efektif. Operasi ini harus semakin akurat dan berpengaruh kuat pada sektor fundamental kemanusiaan seperti kesehatan serta pemenuhan pokok masyarakat, transportasi, perekonomian dan pendidikan.
Ketiga, dukungan pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus lebih mendukung dan memberdayakan pemerintah daerah dengan terobosan.
Pada keadaan faktual Indonesia sebagai negara kepulauan, melekat pula keadaan alam dan situasi sosial yang relatif berbeda antar setiap pulau di wilayah Indonesia.
Timor saya sebut sebagai pulau yang strategis, karena terletak di antara Australia di selatan yang berdaulat dengan kemakmuran terukur dan Timor Leste di timur yang sedang terus berupaya hidup semakin layak sebagai suatu negara berdaulat.
Karena itu, untuk Pulau Timor-NTT, dari perspektif pelayanan publik dan tata kelola geografis serta lingkungan potensial-strategis, diperlukan lebih serius lagi pengenalan lapangan, komunikasi publik, koordinasi tata kelola, akurasi dan ketepatan eksekutorial dalam operasi penanganan bencana, serta di atas segalanya pertanggungjawaban kerja yang semakin terpercaya.
Keempat, perbaikan dengan standar tingkat tinggi. Perbaikan dan pengadaan berbagai fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan dan apa pun itu, tidak boleh dikerjakan sembarang. Anggaran harus lebih besar, kualitas pekerjaan dan produk barang publiknya harus lebih bermutu. Libatkan konstruktor dengan kualifikasi kedekatan dengan pergumulan hidup orang-orang bawah, yang memiliki pengalaman dan reputasi teruji di lapangan.
Kelima, penguatan daya tahan dan partisipasi masyarakat. Yang sangat mendasar untuk diantisipasi ialah kemungkinan dampak perubahan iklim pada jenis penyakit baru yang mungkin muncul. Karena itu sektor kesehatan harus jadi prioritas pengembangan SDM.
Keahlian manusia di Timor perlu diarahkan lebih pada penguasaan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan keadaan alamnya. Ini tentang penguatan SDM pada sektor pendidikan.
Di samping itu, jaring pengaman sosial, solidaritas kemasyarakatan, harus semakin dibentuk dan diperkuat. Hal yang sering disebut senasib sepenanggungan tak boleh tampak sebagai kisah ratapan.
Berbagai kelompok kepentingan strategis, diharapkan terlibat mengubah keadaan untuk menjadi lebih berketahanan, lebih kuat pada tanggungjawab manusia. Misalnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup berkaitan dengan pengelolaan lahan yang juga menjamin ketahanan lingkungan hidup. (*)
*) Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik dari Fakultas Hukum UKSW, Advokat, Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia
