Program JKN Capai 99,60 Persen, Pemkab Sarai Terima Penghargaan UHC 2023

  • Bagikan
TERIMA UHC. Sekda Sabu Raijua, Septenius Bule Logo mewakili Bupati Nikodemus N. Rihi Heke, ketika menerima penghargaan UHC Award 2023 dari Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, Selasa (14/3). (FOTO: ISTIMEWA)

KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua dinobatkan sebagai salah satu daerah di Indonesia yang meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023.

Piagam UHC Award diserahkan langsung Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sabu Raijua, Septenius Bule Logo, SM, MH, di Jakarta, Selasa (14/3).

Untuk diketahui, UHC Award merupakan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mewujudkan implementasi JKN-KIS di wilayahnya dengan cakupan kepesertaan mencapai lebih dari 95 persen total penduduk. Pada penghargaan kali ini, terdapat 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota sebagai penerimanya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu dari 18 daerah yang menerima penghargaan tersebut. “Untuk Kabupaten Sabu Raijiua, cakupan kepesertaan JKN-KIS mencapai 99,60 persen dari total penduduk. Ini sangat luar biasa,” kata Sekda Sabu Raijua yang dihubungi dari Kupang usai menerima penghargaan tersebut.

Mantan Kabag Hukum Setda Sabu Raijua ini menjelaskan, penghargaan UHC yang diterima mewakili Bupati Sabu Raijua, Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M. Si tersebut sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat di wilayahnya.

Hal itu, lanjutnya, sebagai implementasi dari Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan turunannya, yakni Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah daerah secara bertahap memberikan perlindungan kesehatan bagi warganya dengan mengalokasikan anggaran untuk warga rentan.

Dikatakannya, adapun intervensi yang dilakukan pemerintah selama ini, dimana pemerintah terus berusaha agar semua masyarakat rentan mendapatkan BPJS-KIS agar masyarakat terproteksi kesehatannya.

“Sedangkan untuk masyarakat rentan atau yang kurang mampu pemerintah menyiapkan biaya untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dan untuk Kabupaten Sabu Raijua, posisi kita berada di angka 99, 60 persen,” katanya.

Oleh karena pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dengan pengalokasian anggaran yang tidak sedikit itu, maka Sekda Septenius berharap agar masyarakat di daerahnya bisa memanfaatkan pembiayaan tersebut dengan rajin mengunjungi fasilitas kesehatan (Faskes) yang tersedia guna mengecek kesehatannya.

“Pemerintah sudah biayai sehingga perlu manfaatkan ini dengan datang ke Faskes. Tugas pemerintah adalah mendorong masyarakat untuk manfaatkan ini agar anggaran yang kita keluarkan tidak sia-sia,” jelasnya.

Mewakili Pemkab Sabu Raijua, Sekda menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas penghargaan UHC Award 2023 tersebut. Ia menyampaikan, penghargaan ini bukan hanya menjadi prestasi Pemkab Sabu Raijua, tapi juga merupakan prestasi masyarakat di daerah yang dijului Pulau Para Dewa itu.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas penghargaan yang telah diberikan, sebagai salah satu kabupaten yang telah berhasil mewujudkan implementasi JKN-KIS. Semoga penghargaan ini menjadi pendorong bagi kami di Sabu Raijua untuk lebih berupaya lagi meningkatkan layanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” ungkap Septe -sapaan akrab Septenius.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua, Thobias Messakh mengatakan, award yang diterima Pemkab Sabu Raijua karena komitmen kuat dari kepala daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warganya.
"Ini tak lepas dari komitmen Pak Bupati dalam memberikan perhatian kepada masyarakat terutama di sektor kesehatan," ujarnya.

Selain itu, tambahnya, keberhasilan Pemkab Sabu Raijua mendapatkan penghargaan tak lepas dari kerja kolaborasi sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya seperti Dinas Sosial dalam hal verifiaksi keikutsertaan program JKN-KIS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal pendataan KTP Elektronik, tim anggaran Pemda terkait penganggaran serta semua stakeholder terkait lainnya.

Kadis Kesehatan mengatakan bahwa dengan penghargaan yang diperoleh tersebut akan semakin memudahkan masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan berupa KIS, apalagi dengan adanya KTP Elektronik semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses faskes yang dibutuhkan.

“Dengan adanya penghargaan ini juga memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan 24 jam bisa langsung akses dan bisa menjamin pembiayaan kesehatannya di faskes,” ungkapnya. "Dan kami melihat bahwa kesadaran mayarakat memanfaatkan faskes yang ada juga semakin meningkat,” pungkasnya. (*/yl)

  • Bagikan