KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Realisasi APBN Regional NTT Tahun 2023 hingga Februari, menunjukan kinerja belanja APBN sampai 28 Februari sebesar Rp 4,05 triliun atau 11,6 persen, dari alokasi pagu tumbuh 1,7 persen dibandingkan capaian Tahun 2022.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, kinerja belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1,13 triliun, atau 10,4 persen dari pagu anggaran. Belanja pegawai barang dan modal mencatat pertumbuhan secara Yoy. Bantuan sosial sampai 28 Februari 2023 belum ada realisasi belanja.
Sementara untuk kinerja pendapatan APBN, kata Catur, dengan estimasi pendapatan Rp 3,4 triliun, sudah terealisasi sampai saat ini Rp 435 miliar atau 12,7 persen, tumbuh 65,11 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
"Pendapatan didorong oleh komponen perpajakan baik pajak dalam negeri maupun pajak luar negeri, juga didukung oleh kinerja positif seluruh komponen penerimaan perpajakan serta PNBP," jelasnya.
Dia mengatakan, capaian belanja negara ini disumbangkan dari kenaikan belanja negara pemerintah pusat yang berasal dari belanja pegawai dan barang dan modal, sementara dari Cluster transfer ke daerah dan dana desa disumbangkan dari DAU, DBH dan DAK non fisik dan DAK.
"Ini adalah adalah gambaran yang bagus karena hingga Februari APBN kita tetap terjaga, baik dari sisi pendapatan dan hibah dan belanja, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya," ujarnya di Kantor Gedung Keuangan Negara Provinsi NTT, Senin (20/3).
Catur Widodo menjelaskan, penerimaan PNBP menunjukan peningkatan, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meningkat 68,1 persen, capaian nya mencapai Rp 82,03 miliar.
Dari jumlah ini kalau dilihat dari jenis pendapatan atau realisasi terbesar berasal dari pendapatan jasa layanan pendidikan dengan total realisasi Rp 14,10 miliar. Ini merupakan bagian pendapatan dari BLU yang disumbangkan oleh dua satker BLU di NTT, yaitu Universitas Nusa Cendana dan Politeknik Kesehatan Kupang.
"Jadi satker Badan Layanan Umum atau BLU merupakan pendapatan PNBP yang bisa langsung dikelola oleh Satker BLU, di NTT sendiri ada empat BLU, yaitu Universitas Nusa Cendana, Politeknik Kesehatan Kupang, RS Bhayangkara dan pada Tahun 2022 lalu, tambahan satu satker Badan Pengelola Otoritas Labuan Bajo Flores," terangnya.
Sementara, kata Catur, kelompok pendapatan PNBP lainnya dengan realisasi terbesar adalah pendapatan administrasi dan penegakan hukum di Kemenkumham NTT dengan total realisasi Rp 15,34 miliar, yang terkait dengan pengurusan izin tinggal, paspor dan lainnya.
Juga pendapatan pendidikan budaya riset dan teknologi dengan realisasi Rp 12, 75 miliar. Ini adalah pendapatan PNBP non BLU yang disumbangkan dari institusi pendidikan.
Catur menambahkan, realisasi belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah atau transfer ke daerah dan dana desa. Dari total alokasi Rp 10,89 triliun, untuk belanja pemerintah pusat telah terealisasi Rp 1,13 triliun atau 10,4 persen, merupakan anggaran pada satuan kerja instansi vertikal di Kementerian lembaga yang ada di Provinsi NTT.
"Alokasi belanja terbesar adalah untuk belanja modal jalan, irigasi dan jembatan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di NTT, termasuk proyek-proyek infrastruktur strategis di NTT seperti pembangunan bendungan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN," tandasnya.
Sementara untuk Transfer ke Daerah dari alokasi Rp 24,07 Triliun, telah terealisasi 12,1 persen atau Rp 2,91 Triliun. Transfer ke daerah merupakan salah satu sumber pendapatan dari APBD yang ada di NTT, yang masuk ke APBD sebagai pendapatan transfer.
"Realisasi belanja dari tahun ke tahun memang terjadi peningkatan meskipun tidak masif namun menunjukkan kenaikan sebesar 1, 7 persen. Jika dilihat dari fungsi maka belanja pemerintah pusat, maka bagian terbesar dari belanja pemerintah pusat yaitu pada fungsi ekonomi yang realisasi 55,5 persen dari pagu.
"Hal ini tentunya merupakan hal yang positif karena terjadi akselerasi untuk pembangunan ekonomi di NTT, yang biasanya digunakan untuk jalan, bendungan, irigasi dan lainnya," tambahnya.
Selain itu, fungsi kesehatan, ketertiban dan keamanan juga mengalami kenaikan, sementara fungsi pelayanan umum yang merupakan kantor administrasi dalam menjalankan operasional kantor vertikal juga mengalami akselerasi.
"Penyaluran bansos atau fungsi perlindungan sosial juga mengalami peningkatan. Dengan data ini, secara umum, belanja pemerintah pusat menunjukkan sinyal yang baik, jika tetap terjaga tahun 2023 lebih baik dibanding Tahun 2022," ungkapnya. (r2)
Editor: Intho Herison Tihu
