Tiga Kota IHK di NTT Alami Deflasi Pada April 2023

  • Bagikan
Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Donny Heatubun. (FOTO: ISTIMEWA).

KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Pada April 2023, gabungan 3 kota IHK di Provinsi NTT tercatat mengalami deflasi sebesar 0,05% (mtm), jauh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi tinggi sebesar 1,26 persen (mtm) maupun rata-rata bulan April dalam 3 tahun terakhir yang mengalami inflasi sebesar 0,74% (mtm).

Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Donny Heatubun mengatakan, tingkat inflasi IHK tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan Nasional dan Balinusra yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,33% (mtm), dan 0,10% (mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan di Provinsi NTT sebesar 5,12% (yoy), masih lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Balinusra yang masing-masing tercatat sebesar 4,33% (yoy) dan 4,56% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, sumbangan deflasi terbesar berasal dari kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar -0,28% (mtm).

Donny mengatakan, beberapa komoditas pangan yang mengalami penurunan antara lain ikan kembung, ikan tongkol, cabai merah, daging ayam ras, dan ikan cakalang dengan andil masing-masing sebesar -0,11%; -0,08%; -0,03%; -0,03%; dan -0,03%.

"Sebagian besar komoditas ikan-ikanan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan cakalang mengalami penurunan harga seiring dengan curah hujan yang mulai menurun dibandingkan bulan sebelumnya seiring dengan peralihan menuju musim kemarau sehingga mendukung hasil tangkapan nelayan," ujarnya.

Selain itu, kata Donny, komoditas pangan lainnya seperti cabai merah dan daging ayam ras juga mengalami penurunan harga seiring dengan kondisi pasokan yang stabil di tengah momen HBKN Idul Fitri.

Deflasi yang lebih dalam pada bulan April 2023 tertahan oleh inflasi pada sebagian komoditas, di antaranya angkutan udara, beras, kontrak rumah, telur ayam ras, dan rokok kretek filter dengan andil masing-masing sebesar 0,17%; 0,06%; 0,03%; 0,03%; dan 0,02%.

"Peningkatan tarif angkutan udara di Provinsi NTT masih berlanjut pada momen libur cuti bersama HBKN Idul Fitri. Kemudian, harga beras juga masih mengalami kenaikan, meskipun tidak setinggi bulan sebelumnya. Adapun kenaikan biaya kontrak rumah terjadi seiring dengan penyesuaian tarif yang dilakukan oleh penyedia kontrak rumah khususnya di Kota Kupang," ungkapnya.

Selanjutnya, kata Donny, dari tiga kota pengukuran inflasi di Provinsi NTT, hanya Kota Kupang yang mengalami deflasi. Kota Kupang mengalami deflasi sebesar 0,16% (mtm), sementara Maumere dan Waingapu masing-masing mencatat inflasi sebesar 0,04% (mtm) dan 0,76% (mtm). Adapun secara tahunan, Maumere mencatat inflasi tertinggi yakni sebesar 5,87% (yoy), diikuti oleh Kota Kupang sebesar 5,14% (yoy) dan Waingapu sebesar 4,12% (yoy).

Sementara itu, NTP Provinsi NTT pada April 2023 tercatat sebesar 96,08, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 95,98. Kenaikan NTP ini terutama didorong oleh meningkatnya NTP subsektor perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Meskipun demikian, NTP yang tercatat masih di bawah indeks 100 mengindikasikan bahwa biaya hidup dan biaya produksi yang dibayar oleh petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diterima dari penjualan produk.

Akselerasi program pengendalian inflasi perlu terus didorong melalui penguatan sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah. Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Provinsi NTT menunjukkan komitmen tersebut melalui sinergi program pengendalian inflasi.

Upaya yang telah dilakukan sepanjang bulan April antara lain rapat teknis TPID dan koordinasi tim satgas pengendalian inflasi Kota Kupang, gerakan pasar murah tanggap inflasi Kota Kupang di 3 pasar utama Kupang, masjid, gereja, dan car free day yang dilakukan secara simultan dengan SPHP oleh Bulog di kelurahan-kelurahan, kegiatan pasar murah dan sidak pasar jelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri di seluruh kabupaten/kota, serta High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Sikka dan Provinsi NTT.

Sinergi dan kolaborasi dalam melakukan extra effort koordinasi kebijakan pengendalian inflasi perlu terus dilanjutkan dengan pemerintah daerah, Bulog, maupun mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta keberlanjutan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di seluruh NTT.

Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan inflasi IHK dapat kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan terkendalinya inflasi tersebut. (r2)

Editor: Intho Herison Tihu

  • Bagikan