Ujian Dikembalikan ke Pihak Sekolah
KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang akhirnya mengembalikan kewenangan penyelenggaraan ujian sekolah ke masing-masing sekolah.
Hal ini buntut dari gangguan sistem pada server karena tidak mampu melaksanakan ujian secara online.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Okto Naitboho mengatakan, sebenarnya ujian sekolah ini merupakan otonomi dan kewenangan penuh dari satuan pendidikan, sesuai denga kurikulum merdeka. Namun karena Dinas Pendidikan Kota Kupang ingin melakukan penataan mutu antar sekolah dengan menggunakan alat ukur yang sama.
"Kalau menggunakan soal yang berbeda-beda tentu tidak bisa diukur karena tidak sama soalnya, karena itu Tahun 2023 ini kita mencoba untuk menggunakan soal yang sama yang disusun oleh dinas kemudian dinas yang laksanakan dan menggunakan sistem online," katanya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (9/5).
Dalam pelaksanaannya, kata Okto, pihak ketiga yang menyiapkan server ini, yaitu vendor dari PT Flobamor tidak mampu. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jumlah siswa-siswi SMP swasta dan negeri serta MTS, sebanyak 6.917 orang, dan sudah dikonfirmasi terkait kemampuan server. Dan dari vendor PT Flobamor menyanggupinya.
"Maka kita melakukan simulasi pertama, dan hasilnya tidak bisa sama sekali, simulasi ke dua pun sama, beberapa kelengkapan data dalam sistem pun belum lengkap, maka gagal," katanya.
Okto menjelaskan, karena ujian hari pertama dinyatakan gagal maka dinas langsung mengganti vendor atau pihak ketiga yang diperkenalkan oleh Dinas Kominfo Kota Kupang.
"Vendor yang baru ini mengaku bahwa kapasitas server ini 3.000 peserta sekaligus kalau login dengan durasi waktu dua jam. Karena saya masih ragu maka saya membuat tiga sesi, dengan kapasitas 1 sesi sebanyak 2000 orang. Hal ini langsung diumumkan kepada semua sekolah, agar mulai mempersiapkan anak-anak untuk ujian," jelasnya.
Pelaksanaan ujian pun dilakukan, tetapi dalam perjalanan, sampai peserta 1.200 lebih, sudah tidak bisa dilanjutkan lagi atau jebol. Akhirnya dinas langsung membatalkan ujian itu dan langsung mengirimkan soal ke MKKS untuk diserahkan ke sekolah-sekolah untuk ujian selanjutnya sampai hari Sabtu nanti.
"Jadi hal ini terjadi di luar kemampuan saya secara teknis karena pihak ketiga menjanjikan bahwa menyanggupi namun dalam pelaksanaannya tidak terjadi demikian. Kapasitas server itu tidak mampu sehingga dibatalkan," jelasnya.
Okto mengaku, hal ini menjadi pembelajaran terbaik untuk nantinya mengusulkan anggaran untuk bekerja sama dengan vendor terbaik yang berkualitas agar mendapatkan server yang baik dan berkualitas. Karena anggarannya memang tidak ada, sehingga nantinya akan diusulkan anggaran agar bisa bekerja sama dengan vendor yang berkualitas.
"Memang ini hanya program kami, dimana memang tidak ada anggaran, dengan adanya kejadian ini maka menjadi pembelajaran agar kedepannya menyiapkan anggaran agar pelaksanaan ujian sekolah maupun penerimaan peserta didik baru secara online," tambahnya.
Untuk ujian sekolah selanjutnya, semuanya dikendalikan langsung oleh sekolah baik setiap hari dua mata pelajaran atau satu mata pelajaran dalam satu hari.
Dia memprakirakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk bekerja sama dengan vendor pihak ketiga atau penyedia server nantinya akan diusulkan ke DPRD sebesar Rp 500 juta. (r2)
Editor: Intho Herison Tihu
