KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT melaksanakan Training of Trainers (ToT) kepada perangkat desa di daerah ini. ToT bertema 'Literasi Keuangan Meningkat, Masyarakat Sejahtera', tersebut dilaksanakan di aula Kantor OJK NTT, Senin (19/6).
Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, menghadirkan berbagai narasumber dari perbankan. Sementara para peserta merupakan perwakilan perangkat desa dari seluruh kabupaten di NTT.
Kepala OJK NTT, Japarmen Manalu, mengatakan, sektor jasa keuangan menjadi salah satu sektor yang turut berkontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meski di tengah pandemi dan ancaman the perfect storm saat ini.
Dalam sektor tersebut, kata Japarmen, ada komponen penting yang menjadi penyokongnya, yaitu konsumen dan masyarakat. Demi mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, maka perlu adanya pengetahuan dan pemahaman yang utuh mengenai produk dan layanan yang digunakan pada sektor jasa keuangan.
"Hal ini sejalan dengan komitmen OJK untuk senantiasa meningkatkan indeks literasi dan inklusi melalui beragam kegiatan edukasi dan sosialisasi," jelas Japarmen.
Japarmen menyebutkan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen.
Menurutnya, nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK 2019, yaitu indeks literasi keuangan 38,03 persen dan inklusi keuangan 76,19 persen. Namun demikian, lanjutnya, peningkatan indeks inklusi tersebut belum diimbangi indeks literasi masyarakat yang memadai, sehingga terdapat gap antara literasi dan inklusi masyarakat.
Provinsi NTT sendiri, demikian Japarmen, memiliki tingkat literasi sebesar 51,95 persen dan tingkat inklusi sebesar 85,97 persen sehingga terdapat gap sebesar 34,02 persen.
Japarmen menyatakan, dengan kompleksitas produk jasa keuangan serta adanya gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan di sektor jasa keuangan.
"Dapat kami informasikan bahwa dari Januari hingga akhir Mei 2023, OJK Provinsi NTT telah menerima 36 surat pengaduan dari masyarakat. Sebanyak 58 persen pengaduan tersebut menyangkut penggunaan produk dan layanan di sektor perbankan sedangkan sisanya di sektor perusahaan pembiayaan dan perusahan asuransi," bebernya.
Japarmen merincikan, jenis pengaduan terbanyak terkait permasalahan bunga/denda/penalti serta perilaku petugas penagihan.
Selain itu, sambung Japarmen, Kantor OJK NTT juga telah menerima sebanyak 2.282 permintaan data SLIK melalui iDEBku serta 200 layanan walk in customer.
Berdasarkan data tersebut, kata dia, penyebab permasalahan tersebut kebanyakan adalah ketidaktahuan konsumen mengenai karakteristik dan risiko produk, baik karena belum memperoleh penjelasan dengan lengkap, maupun kecenderungan konsumen untuk melakukan tandatangan atau menyetujui suatu perjanjian tanpa membaca konteks secara keseluruhan.
Menjawab kondisi ini, Kantor OJK NTT menginisiasi sebuah program kerja dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk maupun layanan jasa keuangan melalui program ToT bagi perangkat desa di NTT.
Japarmen mengaku, setelah ToT ini, akan dilanjutkan dengan kegiatan Training of Community (ToC) oleh perangkat desa kepada kelompok/komunitas usaha yang ada di masing-masing desa.
"Kami berharap, dengan terselenggaranya kegiatan ini, menjadi wadah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, secara khusus masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi yang relatif rendah serta memiliki keterbatasan jarak dan infrastruktur," harapnya.
"Pada kesempatan baik ini, kami mengharapkan bapak/ibu dapat saling berdiskusi dan bertukar informasi dengan narasumber yang telah hadir, sehingga kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua," tambahnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Provinsi NTT, Viktor Manek mengatakan, semua potensi ada di desa, lalu kenapa banyak orang dari desa yang memilih bekerja di luar negeri, merantau ke kota, lalu siapa yang akan membangun di desa?
"Kalau bekerja di luar negeri, kita bisa lihat bahwa banyak warga kita yang pulang sudah dalam peti jenazah. Padahal potensi desa sangat kaya akan jagung, ikan, potensi pariwisata, sapi, dan lainnya. Semuanya ada di desa, kenapa harus ke luar negeri, kenapa harus ke kota," tanya Viktor.
Oleh karena itu, Viktor meminta agar semua perangkat desa yang mengikuti kegiatan ini, ketika selesai bisa langsung mempraktikannya di desa untuk pengembangan desa dengan berbagai kemudahan, akses, dan pemanfaatan digital.
"Di desa harus memiliki gebrakan yang besar, pembangunan di desa harus berkontribusi besar untuk mengubah Provinsi NTT sehingga jangan hanya terkenal dengan provinsi termiskin, tetapi bisa berubah dari waktu ke waktu ke arah yang lebih baik," tandas Viktor.
Dia mengingatkan agar kegiatan ini harus berdampak pada masyarakat di desa. Perangkat desa jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baik, untuk mencapai mimpi besar yang ada. Pelaksanaan harus melibatkan pasar dan kolaborasi dengan semua pihak terkait termasuk memanfaatkan teknologi digital.
"Kita berterima kasih untuk OJK NTT, yang melakukan acara ini. Transaksi keuangan juga harus dipelajari dari berbagai perbankan, agar bisa transaksi keuangan aman dan tepat, juga agar bisa meningkatkan kerja sama antarkabupaten," pungkasnya. (r2)
