KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) NTT, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT bersama 12 Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK swasta di Kota Kupang, Jumat (14/7).
RDP tersebut membahas mengenai keluhan sekolah swasta tentang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023. Dimana, mengakibatkan kurangnya siswa baru yang mendaftar di sekolah swasta.
Ketua BMPS NTT, Winston N. Rondo mengatakan, PPDB Tahun 2023 berdampak serius pada penerimaan siswa baru di sekolah swasta dibandingkan tahun lalu atau dua tahun sebelumnya.
"Hal itu berdasarkan data yang ada, dari 43 sekolah swasta di Kota Kupang, lebih dari 27 sekolah belum memiliki siswa baru, bahkan ada yang kurang dari satu kelas," ungkap Winston.
Winston menyebut, apabila kendala tersebut terjadi, maka sekolah swasta akan ramai-ramai tutup. Sebab, setiap tahun hanya 15 atau 20 siswa baru dan tidak cukup untuk satu rombongan belajar (rombel).
"Karena itu, dasar dari bentuk protes ini adalah untuk memperjuangkan suatu sistem yang adil dalam sistem baru PPDB 2023," terangnya.
Winston menegaskan, rekrutmen PPDB sekarang hanya memprioritaskan sekolah negeri untuk menerima siswa sesuai kapasitasnya, sekolah swasta hanya menunggu untuk menerima sisanya.
"Padahal hitungannya, sekolah negeri punya kapasitas tujuh ribu dan sekolah swasta lima ribu. Jadi totalnya dua belas ribu. Kalau semua sistemnya hanya ditujukan ke negeri, maka hampir semua siswa akan ke sekolah negeri," tegasnya.
Ia menyayangkan, pasalnya sekolah swasta sudah dibuka sejak 40 sampai 50 tahun lalu. Menurut Winston, pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada masalah. Tetapi, karena dipusatkan adanya sistem zonasi dan kuota justru bermasalah, lantaran orang tua siswa hanya menghendaki sekolah negeri.
"Kami minta sistem yang adil. Dalam jangka pendek kami mendesak agar penerimaan siswa baru di sekolah negeri sekarang ini ditutup, tidak boleh dibuka lagi dengan alasan apapun," tegasnya.
Hal itu karena masih ada sekitar 1500 siswa yang belum menentukan pilihan. Sehingga, menurut Winston, harus biarkan 1500 itu agar sekolah swasta juga dapat bersaing untuk siswa/i tersebut.
Winston juga menambahkan, agar orang tua siswa memberikan pilihan kepada anaknya untuk memilih sekolah yang dikehendaki.
Ia pun berterima kasih kepada DPRD Provinsi NTT karena telah mendukung sekolah swasta.
"Untuk ke depannya, kami akan berdiskusi bersama terkait kuota dan rombel di sekolah negeri dan sekolah swasta," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdikbud NTT, Ayub Sanam menyebutkan, pihaknya masih menerima protes dari masyarakat terkait harapan untuk dapat bersekolah di sekolah negeri.
"Memang tidak lagi seperti tahun sebelumnya. Harapan masyarakat khususnya orang tua siswa untuk memasukkan anak mereka di sekolah negeri semakin tinggi dan ini biasanya terjadi setelah proses penerimaan online selesai, baik pertama maupun kedua," tutur Ayub.
Lanjutnya, untuk tahun 2023 keinginan masyarakat untuk masuk di sekolah negeri masih tinggi. Sehingga, hal tersebut menjadi evaluasi tersendiri bagi sekolah swasta.
"Ini jadi catatan untuk sekolah swasta agar terus berinovasi, sehingga pilihan masyarakat itu bisa ke sekolah swasta yang berkualitas," ujarnya.
Dari beberapa rekapan, adapun alasan masyarakat khususnya orang tua siswa tidak memilih sekolah swasta adalah karena biaya yang cukup mahal dan mengenai mutu di sekolah swasta.
Berdasarkan laporan dari 22 kabupaten/kota di NTT, ada yang masih bermasalah untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, yaitu di Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai. Sedangkan di Kabupaten lain, sekolah swasta masih seimbang dengan sekolah negeri.
Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Muhammad Ansor, dewan meminta Disdikbud untuk tidak membuka rombel baru bagi sekolah negeri.
"Kita juga memberikan catatan kepada BMPS dan sekolah swasta untuk terus berinovasi meningkatkan mutu dan menjemput bola terhadap siswa yang ada dengan cara yang kompetitif dan sehat," ucap Ansor.
Kata Ansor, sekolah swasta perlu membangun citra sekolah untuk memberikan kepercayaan kepada orang tua dan masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah swasta tidak kalah saing.
Dewan menghimbau, agar kedepan, sebelum PPDB dimulai, maka semua pihak perlu duduk bersama untuk membahas sistem rekrutmen, serta sekolah swasta juga perlu sosialisasi tentang kualitas yang juga dimilikinya. (cr1/r3)
