KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Pasca terpilihnya pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Periode 2023-2027, Ketua dan Sekretaris mulai membangun konsolidasi untuk pembentukan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di semua kabupaten.
Konsolidasi tersebut mulai dilakukan dengan menyisir pengurus di Pulau Timor. Dan anggota KAI di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menjadi sasaran pertama kegiatan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi, Sabtu (23/9).
Pertemuan dan kebersamaan yang berlangsung secara kekeluargaan ini dipimpin Adv. Bildad Torino Mauridz Thonak didampingi Sekretaris Adv. Obednego Agustinus Ratu Djami, SH. Turut hadir, Adv. Hangri Pah, Adv. Mardan Nainatun, Adv. Ucok Serega, Adv. Adhi Bullu.
Ketua Adv. Bildad Torino Mauridz Thonak dalam kesempatan tersebut mengatakan kegiatan tersebut merupakan konsolidasi internal bersama dengan para anggota KAI di setiap daerah terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh organisasi ini kedepan.
Dijelaskan, dengan adanya konsolidasi internal organisasi ini, kedepannya seluruh DPC KAI di NTT segera dilantik secara sah.
"Kami dari pengurus DPD KAI NTT akan dilantik langsung oleh DPP KAI secara sah sehingga kami juga bersiap untuk melantik DPC secara sah pula," pintanya.
Dikatakan, dengan dilantik DPD maupun DPC KAI NTT nantinya, semoga dapat menjalankan roda organisasi ini sesuai dengan legal standing yang berlaku.
"Kita juga berterima kasih kepada teman-teman di DPC TTU telah menerima dengan luar biasa," ungkapnya
Di DPC TTU, kata pengacara kondang Kota Kupang itu, terdapat beberapa poin penting yang menjadi tugas untuk membangun organisasi KAI NTT kedepan.
Lanjut Bildad, yang menjadi poin penting dari diskusi tersebut yakni untuk memilih ketua yang baru di DPC TTU. Pasalnya, sudah sekian lama para advokat menjalankan tugas namun belum terbentuknya kepengurusan DPC TTU.
Hal ini yang menjadi tugas kepengurusan yang baru ketika diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk bergerak cepat melaksanakan musyawarah-mufakat guna menentukan seorang ketua yang terbaik agar menjadi legalitas dengan pihak DPD KAI NTT di Kupang.
"Ini yang menjadi tugas besar karena sudah kesekian lama organisasi di DPC TTU ini vakum karena tidak ada ketua. Nah, kevakuman ini yang akan kami bergerak cepat untuk memilih nantinya," sebutnya.
Ditegaskan, selain menjalankan tugas dalam penegakkan hukum, ada juga berbagai hal yang berkaitan dengan membantu masyarakat yang berada di pelosok desa-desa yang ingin mendapatkan sebuah keadilan.
"Jadi kita punya tugas bukan saja menegakan hukum tapi memberikan pembelajaran-pembelajaran praktis bagi masyarakat yang berada di tataran bawah," tandasnya. (r3)
