KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Tiga Perguruan Tinggi (PTV) di Nusa Tenggara Timur terpilih untuk mengikuti Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah.
Ketiga PTV yang tergabung dalam konsersium NTT ini masing-masing, Politeknik Pertanian (Politani) Kupang, Politeknik Negeri Kupang (PNK) dan Politeknik El Bajo. Terhadap program ini, Politani dipilih sebagai pengampu.
Program riset tersebut akan berlangsung selama tiga tahun, terhitung sejak 2023-2025 dan didanai oleh Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan (LPDP) ini resmi diluncurkan di Hotel Harper Kupang, Rabu (25/10).
Untuk menjalankan program ini, LPDP menggelontorkan dana sebanyak Rp 55 miliar untuk 20 konsersium yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia,. Dana tersebut akan dicairkan sebanyak tiga tahap yakni tahap pertama sebanyak Rp 15 miliar, sisanya tahap kedua dan ketiga akan diberikan masing-masing Rp 20 miliar.
Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, Kiki Yuliati mengatakan, Provinsi NTT merupakan salah satu dari 27 provinsi yang melaksanakan program tersebut. Lanjutnya, NTT dipilih lantaran ada dukungan yang komit dari pemerintah daerah (Pemda).
Selain itu, NTT juga memiliki potensi daerah yang dapat menjadi peluang bagi pembangunan kedepan. "Potensi itu hanya akan jadi potensi saja, kalau tidak diubah menjadi peluang atau pendapatan. Potensi itu bisa jadi peluang apabila ada eksekusinya," kata Kiki.
Karena itu, program ini membuat potensi daerah menjadi peluang dengan inovasi yang dihasilkan melalui riset. Apabila sudah tercipta peluang, maka dapat membangun daerah.
Kepala Divisi Kerja Sama dan Pengembangan Layanan Riset LPDP, Dani Setiawan mengatakan, LPDP mendanai program tersebut sebab dipercaya dapat berdampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTT.
"Kami LPDP tidak saja dikenal sebagai pemberi beasiswa, tapi kami juga mendanai riset. Sekarang untuk program ini kami percaya akan berdampak sekali karena menggali potensi daerah dan melibatkan berbagai pihak," pungkas Dani.
Ia menambahkan, ini bukan kali pertama LPDP bekerja sama dengan Direktoral Jenderal Vokasi, melainkan sudah sejak tahun 2021, dimana LPDP telah mendanai 66 peneliti riset PTV dengan anggaran Rp 23 miliar.
Ia berharap, riset yang dihasilkan bukan sekedar tulisan di atas kertas, melainkan dapat didorong lebih jauh dengan menghasilkan peraturan daerah dan sejenisnya atau pun sebagai dasar mengambil kebijakan bagi pembangunan daerah.
Sementara, Johanis A. Jeremias, Direktur Politani Kupang menyampaikan, untuk sampel penelitian ada di lima kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, TTS, Alor, Manggarai Barat dan Sumba Timur. "Kelima kabupaten ini diharapkan dapat menjadi representasi dari Provinsi NTT," sebutnya.
Lanjutnya, pada tahun pertama akan melaksanakan riset, dimana hasilnya tidak sebatas naskah kebijakan pembangunan daerah, tapi juha mengembangkan inovasi berbasis potensi di NTT.
Sementara itu, pada tahun kedua dan ketiga akan fokus pada implementasi untuk inovasi yang selaras dengan pembangunan NTT. "Ditargetkan akan terjadi peningkatan kualitas, juga komitmen dari daerah terhadap implementasi kebijakannya nanti," kata Johanis.
Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake mengucapkan terima kasih kepada LPDP dan PTV juga mitra di dunia usaha yang berkolaborasi mengembangkan potensi di NTT.
Ayodhia mengatakan, NTT memiliki potensi dibidang sumber daya alam, yakni pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata dan energi terbarukan.
"Potensi ini belum semuanya berjalan baik, tentunya kita berharap bisa menjadi peluang untuk peningkatan kesejahteraan. Apalagi kita masih mengandalkan pola pengelolaan yang tradisional," ungkapnya.
Karena itu, Ayodhia berharap dengan inovasi yang dihasilkan dapat membuka lapangan kerja di NTT. Untuk itu, pemerintah sendiri siap berkolaborasi. "Perlu perencanaan yang sistematis tentunya agar program ini dapat berhasil sesuai harapan kita semua," tutupnya.
Sebelumnya, diberitakan pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan judul LPDP Gelontorkan Rp 55 M untuk Tiga PTV di NTT, seharusnya dana tersebut tidak hanya kepada tiga PTV di NTT namun dikucurkan untuk 20 konsorsium di 27 provinsi yang tersebar di Indonesia. (cr1/r3)
