Naikan Tunjangan Guru dan Kader Posyandu

  • Bagikan
FENTI ANIN/TIMEX SERAP ASPIRASI. Ketua DPC PKB Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di Kelurahan Manutapen, Kamis (9/11).

Keluhan Warga saat Reses Fraksi PKB di Manutapen

KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO. ID- Sebelum dimulainya masa sidang anggaran murni atau APBD Kota Kupang tahun 2024, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke lapangan. Kunker ini dilakukan di Kecamatan Alak tepatnya di Kelurahan Manutapen, Kamis (9/11).

Kunker ini dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat, baik itu tentang fasilitas publik, infrastruktur maupun program bantuan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Hadir juga empat orang anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi PKB, Theodora Ewalde Taek, sebagai Ketua Komisi IV, Roni Lotu Sekretaris Komisi I, Anatji Ratu Kitu anggota Komisi II dan Dominggus Taosu anggota Komisi III.

Yuliana Naitboho dari Kelurahan Manutapen pada kesempatan kunker Fraksi PKB tersebut mengatakan, kesejahteraan guru yang ada di sekolah formal dan non formal tidak merata. Kalau guru formal diberikan Rp 550 ribu. Bagaimana kalau kesejahteraan guru ini bisa dinaikan, termasuk kuota untuk PPPK.

"Kami inginkan agar guru yang ada di non formal juga harus diberikan tunjangan. Kesejahteraan kader Posyandu juga harus diperhatikan. Kami membantu pemerintah di wilayah RT dan RW, tapi kesejahteraan semakin hari semakin menurun.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek mengaku keluhan ini selalu terdengar, baik kesejahteraan guru maupun kader Posyandu.

"Hal ini yang saya terus perjuangkan sejak periode pertama. Insentif ini bukan hanya dari pemerintah, tapi juga sudah bisa dianggarkan menggunakan dana BOS," jelasnya.

Sementara untuk insentif kader Posyandu, kata Ewalde, bahwa semua kader benar-benar tulus melayani untuk anak-anak bayi dan balita.

"Kami terus berjuang untuk insentif kader Posyandu dan tahun 2023 sudah baik Rp 150 ribu per bulan dari sebelumya Rp 40 ribu saja," jelasnya.

Dia juga meminta agar laporan pertanggungjawaban dari para kader jangan terlambat dimasukan. Tujuannya agar semua proses pencairan bisa berjalan lancar. Karena, apabila satu Posyandu belum memasukan laporan maka akan berpengaruh pada Posyandu lainnya.

Dia mengaku, setiap Posyandu juga akan mendapatkan bantu kursi dan alat antropometri untuk membantu pelayanan. (thi/gat)

  • Bagikan

Exit mobile version