KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID- Penggunaan QRIS di masyarakat NTT hingga saat ini saat ini sudah mencapai 102 ribu pengguna data per Oktober 2023 dari target yang diberikan sebanyak 141 ribu.
Analis Yunior, Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTT, Rifki Hanif Juniardi, mengatakan, secara trend peningkatannya cukup pesat, per bulannya bisa mencapai 23.000, 18.000, dan hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai target, peluangnya masih eksponensial untuk terus bergerak.
Dia mengatakan, masyarakat Kota Kupang saat ini secara literasi digitalisasi sudah dianggap baik. Secara kapasitas dan kemampuan masyarakat sudah bisa mengikuti digitalisasi dan untuk Pemerintah Kota Kupang sendiri sudah masuk ke dalam status pemerintah digital.
Analis Yunior, Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTT, Rifki Hanif Juniardi, mengatakan, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang perlu mempertahankan status Pemerintah digital dan ditingkatkan.
"Peningkatan penggunaan QRIS juga harus ditingkatkan, karena kalau merchant sudah banyak tetapi penggunaannya sedikit maka supply dan demand tidak seimbang," katanya saat diwawancarai Rabu (8/11).
Rifki mengatakan, kalau dilihat secara keseluruhan di Provinsi NTT, secara skala misalnya dari 100 penduduk dewasa, baru empat orang yang menggunakan QRIS.
"Jadi artinya NTT masih memiliki potensi untuk bertumbuh secara eksponensial, masih terbuka lebar, dengan itu yang masih kita kejar terlepas dari itu Kota Kupang maupun kabupaten lainnya," jelasnya.
Digitalisasi pada hakikatnya untuk memudahkan kehidupan, masyarakat akan lebih mudah dalam hal bertransaksi, mengontrol keuangan, baik itu pengeluaran pemerintah maupun pribadi.
"Dengan mengusung semangat cemumuah, atau cepat, mudah, murah, aman dan handal," pungkasnya. Dia melanjutkan, semangatnya yaitu menghadirkan alat pembayaran yang mudah, aman dan cepat dan murah. "Kalau sudah menggunakan digital maka semuanya akan lebih mudah," jelasnya.
Dia mengatakan, Bank Indonesia Provinsi NTT terus melakukan edukasi kepada masyarakat baik melalui kuliah umum, menyasar perguruan tinggi dan bergandengan tangan bersama pemerintah daerah, perbankan, untuk mensosialisasikan ini agar masyarakat mendapatkan kemudahan menggunakan digitalisasi.
"Kami tidak bisa sendiri dan tidak akan berhenti, Indonesia pun harus bergandengan tangan bersama dengan pemerintah daerah dan semua stakeholder lainnya, untuk menyebarluaskan kemudahan digitalisasi," pungkasnya. (thi)
