KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Masa kampanye pemilihan umum (pemilu) mulai dilaksanakan hari ini, Selasa (28/11) hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kendati demikian, tidak semua tahapan kampanye dilaksanakan serentak.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi NTT, Lodowyk Fredrik menyampaikan, partai politik maupun calon DPD sudah dapat melaksanakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), debat capres-cawapres serta kampanye melalui media sosial.
Sementara untuk kampanye akbar dan kampanye media, baru dapat dimulai pada 21 Januari nanti atau dua minggu sebelum masa tenang, pada 11-13 Februari 2024.
"Kampanye akbar itu perkumpulan massa atau menggalang massa pada tempat tertentu. Kumpul massa secara masif yang dimulai pukul 09.00 pagi dan berakhir pukul 18.00 sore," ungkap Lodowyk ketika dihubungi disela-sela aktivitasnya, Senin (27/11).
Begitu pun dengan kampanye media, yakni melalui media cetak, online dan elektronik. Dalam kampanye media, dipasang visi misinya, gambar dan sebagainya.
Lodowyk berharap, kontestan pemilu dapat mematuhi aturan kampanye yang ada dan tidak melakukan tindakan yang menimbulkan polarisasi politik di masyarakat.
Sementara itu, Ketua Bawaslu NTT, Nonato da Purificacao Sarmento menyampaikan, tahapan kampanye merupakan pembuktian keseriusan kerja Bawaslu. Karena itu, Bawaslu telah memerintahkan seluruh jajaran Bawaslu di kabupaten/kota untuk bersinergi baik kepada seluruh stakeholder maupun pengawas partisipatif.
"Mengawasi pemilu adalah kerja secara gotong royong. Kerja ini tidak hanya menjadi kerja kelembagaan Bawaslu semata," pungkas Nonato dalam apel Siaga Pengawasan Pemilu yang digelar di halaman kantor gubernur NTT, Senin (27/11).
Nonato menyebut, nantinya akan ada berbagai macam model dan modus pelanggaran yang terjadi. Karena itu, Bawaslu harus membuktikan bahwa Bawaslu berkapasitas dan mampu melakukan kajian yang tepat terkait setiap jenis pelanggaran yang akan terjadi.
"Tetapi, kerja utama kita tentunya adalah kerja mencegah yang paling utama. Kita lakukan pendekatan dan sebagainya. Namun ketika di dalam urusan kampanye nantinya ada pihak yang tidak ingin kita cegah, maka jalan terbaik tentunya kita mesti melakukan penindakan agar ini dapat dimengerti dan dipahami," tegas Nonato.
Ia menuturkan, wujudkan pemilu yang damai, bermartabat dan berintegritas dibutuhkan integritas selaku penyelenggara pemilu.
“Buktikan bahwa kita berintegritas, buktikan bahwa kita punya kapabilitas, buktikan bahwa seluruh tahapan pengawasan kampanye akan bisa berjalan dengan baik," katanya.
Ia menuturkan, Bawaslu harus membangun sinergi dengan seluruh stakeholder, khususnya Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan.
"Kita buktikan bahwa semangat yang ingin kita wujudkan ke depannya dengan benar-benar menjunjung profesionalitas dan netralitas," tuturnya.
Asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, jelasnya, keadilan menjadi poin penting dalam melakukan kerja pengawasan. Jika tidak adil, maka tidak dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas dan demokratis, khususnya di Provinsi NTT.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Yohanes Oktovianus mengatakan, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu merupakan wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sarana demokratis untuk menyampaikan aspirasi rakyat dalam rangka membentuk sistem negara yang legitimasi dan berkedaulatan rakyat.
Sehingga, pemerintahan dan pimpinan nasional yang lahir dari hasil pemilu merupakan kehendak rakyat dan dijalankan sesuai dengan keinginan rakyat.
Dikatakan, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang berperan penting dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Karena itu, Bawaslu diharapkan dapat bekerja dengan sangat optimal untuk meminimalisasi potensi pelanggaran khususnya dalam masa kampanye.
"Kita berharap dapat melaksanakan pemilu tahun 2024 secara damai dengan tetap menjunjung nilai-nilai demokratis pelaksanaan pemilu yang berintegritas, akuntabel dan berkualitas. Tentunya menjadi harapan bersama semua masyarakat," kata Yohanes.
Ia meminta agar seluruh ASN, TNI dan Polri di seluruh wilayah NTT tetap menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Ketua DPRD NTT, Emelia Nomleni mengungkapkan, ada banyak hal yang akan terjadi dimasa-masa ke depan, karena itu ia berharap agar proses-proses yang telah dilakukan KPU tentu akan menjadi tanggung jawab dari Bawaslu untuk mengawasinya.
Emelia yang juga adalah Ketua Harian Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud di NTT menyampaikan, telah siap memenangkan pemilu 2024 di NTT.
"Prinsipnya seluruh proses sudah berjalan. PDIP dan seluruh partai koalisi kita ada pada perjuangan untuk memenangkan pertandingan di Provinsi NTT. Kami sudah siapkan seluruh proses," katanya.
Terutama, semua kader harus turun sampai kepada masyarakat untuk meyakinkan masyarakat.
"Kita semua diwajibkan untuk door to door, selain dari presiden ada juga legislatif, pekerjaan ini pararel tidak bisa saling meninggalkan, tidak ada kerja sendiri," katanya.
Target kemenangan Ganjar-Mahfud di NTT, Emelia menyebut, sebesar 73 persen.
"Kami dari PDIP bukan sekadar bicara, tapi buktikan dengan kerja yang sudah kami lakukan. Ada kerja gotong royong yang sudah kami kerjakan selama ini," ungkapnya. (cr1/ays)
