KUPANG, TIMEX.FAJAR.CO.ID – Dalam pelaksanaan pemilu, logistik menjadi hal yang penting dan krusial. Sebab, tanpa logistik tidak dapat terciptanya proses demokrasi yang sukses. Diantara berbagai logistik pemilu yang perlu disiapkan, surat suara menjadi komponen yang paling penting, lantaran surat suara menjadi media utama pemilih menentukan pilihannya.
Surat suara pemilu kali ini ada lima jenis, yakni untuk Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD. Karena itu, proses distribusi lima jenis surat suara di 22 kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur pun sedang berproses. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT, Thomas Dohu membeberkan, hingga 31 Desember 2023, KPU NTT telah melakukan pengadaan logistik Pemilu tahun 2024 tahap I dan tahap II
melalui e-Purchasing.
"Pada Tahap I logistik yang diadakan oleh KPU NTT berupa Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, dan Segel, sementara KPU Kabupaten/Kota mengadakan Segel Plastik," bebernya, Selasa (2/1).
Adapun jumlah Kebutuhan Logistik Tahap I untuk Provinsi NTT adalah Kotak Suara berjumlah 84.360, Bilik Pemungutan Suara berjumlah 66.984, Tinta berjumlah 33.492, Segel berjumlah 1.614.633 dan Segel Plastik berjumlah 435.396. Berdasarkan jumlah kebutuhan tersebut, KPU Kabupaten/Kota telah menerima Seluruh logistik Tahap I beserta dengan kekurangan pengiriman dan penggantian kerusakan Logistik.
"KPU NTT sedang dalam masa penerimaan logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap II dari Penyedia ke Gudang-gudang 22 KPU Kabupaten/Kota," ucapnya.
Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap II yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT berupa Logistik Surat Suara Pemilu Anggota DPD berjumlah 4.096.030 Lembar dengan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota DPD berjumlah 1.000 Lembar, Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi berjumlah 4.096.030 Lembar dengan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota DPRD Provinsi berjumlah 8.000 Lembar, Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 4.096.030 Lembar dengan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 93.000 Lembar, Sampul Kertas Kubus berjumlah 589.552 Buah, Sampul Kertas Biasa berjumlah 336.810 Buah, Formulir Plano berjumlah 787.062 Lembar, Formulir A4 berjumlah 318.174 Lembar dan Alat Bantu Tunanetra Pemilu Anggota DPD berjumlah 16.746 Buah.
Berdasarkan data tersebut, per 31 Desember 2023 logistik Tahap II yang telah diterima oleh KPU Kabupaten/kota adalah sebanyak 16 KPU Kabupaten/Kota telah menerima lengkap lima jenis Surat Suara, sebanyak 4 KPU Kabupaten telah menerima empat Jenis Surat Suara, 1 KPU Kabupaten menerima tiga Jenis Surat Suara dan 1 KPU Kabupaten menerima dua Jenis Surat Suara.
Untuk formulir penghitungan Suara, Alat Bantu Tunanetra Pemilu Anggota DPD, dan sampul Kertas telah diproduksi dan sedang dalam pengiriman ke KPU
Kabupaten/Kota.
"KPU Kabupaten/kota sedang dalam proses sortir dan lipat surat Suara, dimana Per 31 Desember 2023 terdapat 18 KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan sortir dan lipat Surat Suara," tambahnya.
18 Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya.
"Dari Proses sortir dan lipat ini untuk mengetahui kondisi Surat Suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota yang baik dan rusak untuk kemudian diajukan pemenuhan kekurangannya," katanya.
Terkait dengan kekurangan logistik, lanjutnya, mekanisme/tata cara pengajuan yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten/Kota adalah mengajukan permohonan pemenuhan kekurangan kepada penyedia melalui aplikasi SILOG. Saat ini juga KPU Kabupaten/Kota masih melakukan sortir logistik yang telah diterima dan masih menunggu logistik lainnya tiba di gudang.
Pengamat Politik dari Undana, Yohanes Jimmy Nami mengatakan, manajemen logistik menjadi sangat penting ketika berbicara alur logistik pemilu, apalagi pemilu 2024 secara teknis juga perlu perhatian khusus dengan jumlah surat suara yang lebih bervariasi dari pemilu-pemilu sebelumnya yang pernah dilaksanakan.
"Manajemen logistik yang efektif akan sangat membantu dalam hal kontrol distribusi, sehingga mudah untuk mengukur pencapaian distribusi, evaluasi serta pendekatan khusus jika terjadi hal-hal diluar perencanaan," kata Jimmy.
Karakteristik demografi dan geografis NTT yang cukup unik juga penting untuk diperhatikan, lanjut Jimmy, perlu dibangun sistem yang bisa mengafirmasi kebutuhan logistik pemilu masyarakat NTT dengan baik, pun juga perlu penguatan sumber daya manusia.
"Dalam pelaksanaan demokrasi kita tentu ada euforia, partisipasi masyarakat bisa saja karena ada euforia dukungan pada person tertentu, ini yang harus dijaga atmosfernya oleh semua pemangku kepentingan, juga oleh para penyelenggara pemilu, jangan sampai persoalan distribusi logistik akan mempengaruhi partisipasi masyarakat yang ujung-ujungnya juga akan mencederai hak politik warga," tutupnya. (cr1/rum)
